Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih "Make Sense"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kemungkinan vaksin booster akan dikenai harga Rp 100.000 jika pandemi Covid-19 telah bertransisi menjadi endemi.

Adapun harga itu akan dibebankan kepada masyarakat yang bukan penerima bantuan iuran (PBI). Sementara untuk masyarakat yang masuk dalam kategori PBI, akan ditanggung pemerintah.

Vaksin booster akan diulang setiap 6 bulan sekali.

"Untuk masyarakat enggak mampu nanti kita cover melalui mekanisme PBI," kata Budi dalam rapat kerja (Raker) Komisi IX DPR, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Apakah Booster Kedua Jadi Syarat Mudik Lebaran 2023? Ini Kata Kemenkes

Menkes mengatakan, harga Rp 100.000 seharusnya dapat diterima. Sebab, katanya, harga vaksin tersebut sudah termasuk biaya lain di luar harga vaksin itu sendiri.

"Vaksin ini kan harganya sebenarnya di bawah Rp 100.000 lah, vaksinnya belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa dicover oleh masyarakat secara independen gitu kan. Tiap enam bulan sekali Rp 100.000, kan menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya," jelasnya.

Sebelumya diberitakan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sinyal bahwa vaksin booster Covid-19 akan berbayar.

Dia mengatakan, vaksin akan dikenakan biaya terhadap mereka yang bukan PBI.

Baca juga: Informasi Lengkap Vaksin Booster: Berbayar atau Gratis, Kelompok Prioritas, Tarif, hingga Jenis

"Dan itu hanya vaksin dalam negeri, sedangkan vaksin yang lainnya akan kita masukkan vaksinasi rutin saja seperti vaksinasi influenza, jadi toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar," kata Budi dalam raker Komisi IX DPR, Selasa (24/1/2023).

"Sebanyak 10 dolar kan artinya masih di bawah 200.000, jadi untuk yang non-PBI masyarakat nanti akan kita buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek," tambahnya.

Penggolongan vaksin untuk PBI tersebut, kata Budi, dimaksudkan agar beban negara terfokus untuk membantu masyarakat miskin.