Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Kompas.com - 09/12/2022, 15:16 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta semua pihak berhenti mengembuskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan merespons pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang.

“Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Joko Widodo terjerumus,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).

Dalam pandangannya, ketimbang terus mereproduksi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan ragam narasi, lebih baik para elit politik pendukung Jokowi terus bekerja untuk mensukseskan pemerintahan saat ini.

Baca juga: Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

“Fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," ucapnya.

Herzaky menganggap wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang terus disampaikan oleh elite politik menunjukkan sikap tidak empatinya terhadap masyarakat.

Sebab, yang dipikirkan hanya cara untuk melanggengkan kekuasaan yang menguntungkan kelompok atau golongannya sendiri.

“Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja di mana-mana,” papar dia.

“Masih harus diuji dengan tontonan, perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai guyonan,” sebut dia.

Terakhir, Herzaky mendorong agar semua pihak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia menegaskan, wacana itu tidak membawa manfaat untuk kehidupan masyarakat karena mengkhianati semangat reformasi dan merusak demokrasi.

Baca juga: PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

“Rakyat yang peduli dengan demokrasi di negeri ini, mari kita tetap waspada dengan upaya pemufakatan jahat melanggengkan kekuasaan, yang terus disuarakan segelintir elit. Jangan surut walaupun hanya selangkah,” tandasnya.

Diketahui, Bamsoet menyarankan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikir ulang.

Ada tiga alasannya, pertama, panasnya suhu politik jelang, saat dan akhir pemilu.

Kedua, pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Terakhir, ancaman bangsa karena situasi global yang tak menentu di depan.

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ungkap Bamsoet dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com