JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum terkait dugaan aliran dana desa ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Kita tunggu dulu hasi penyelidikannya seperti apa ya, dugaan-dugaan itu memang terdengar tapi kita perlu ada bukti-bukti untuk memperkuat proses penegakan hukum terhadap penyimpangan dana desa," kata Kepala BNPT Boy Rafli Amar di TMP Kalibata, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Baca juga: Dana Desa Diduga Mengalir ke KKB, Rekening 3 Kampung di Papua Barat Diblokir
Boy menuturkan, hasil penyelidikan itu akan menjadi petunjuk mengenai adanya penyimpangan maupun ke mana dana desa tersebut mengalir.
Dia mengatakan, jika dugaan itu terbukti, maka pelakunya dapat diproses secara pidana, bahkan dijerat dengan hukum terorisme.
"Tentu kalau mengalir kepada kelompok-kelompok kriminal bersenjata, ini bisa lebih parah lagi, karena kelompok-kelompok kriminal bersenjata adalah kelompok yang hari ini sudah dinyatakan oleh pemerintah bagian dari tindakan aksi terorisme," ujar dia.
Baca juga: Sejarah Munculnya KKB Papua
Boy pun menegaskan pentingnya pengawasan oleh seluruh pemangku kepentingan supaya dana desa benar-benar disalurkan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa.
"Kita mengingatkan jangan ada pihak-pihak tertentu yang berikan dukungan itu untuk aksi kekerasan ekstrem, apalagi menimbulkan korban jiwa banyak," kata Boy.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengakui ada permintaan pemblokiran rekening dana desa tiga kampung di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Penyebabnya, ada dana desa yang diduga mengalir dari beberapa kepala kampung kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni.
Baca juga: Kepala BNPT Sebut Teroris Tak Suka Keberagaman karena Merasa Eksklusif dan Intoleran
Daniel meminta agar dana desa tersebut dievaluasi atas dugaan itu karena polisi menemukan beberapa kampung tidak berpenghuni setelah mengejar KKB.
"Dievaluasi karena hasil kejadian kemarin (penyerangan pekerja jalan) ternyata uang-uang itu tidak semuanya benar diterima oleh warga di situ. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk dievaluasi dulu," kata Daniel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.