Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 32.268 Pekerja Rentan di Kabupaten Paser

Kompas.com - 26/10/2022, 11:26 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sebanyak 32.268 pekerja di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mendapatkan perlindungan dua program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek), yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Adapun para pekerja yang mendapat perlindungan JKK dan JKM dari BPJamsostek, yaitu pekerja keagamaan, pekerja sosial, pedagang, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, pekebun, petugas rukun tetangga (RT), serta guru honorer.

Untuk diketahui, JKK dan JKM merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran).

Program tersebut merupakan wujud sinergi antara BPJamsostek dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah Kabupaten Paser.

Baca juga: Penyebab Pria di Penajam Paser Utara Aniaya Bocah 10 Tahun

Dalam kegiatan launching program di Pendopo Loa Bapekat tersebut, Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin dan Bupati Paser Fahmi Fadli berkesempatan menyerahkan secara langsung kartu kepesertaan kepada perwakilan pekerja sebagai bukti bahwa pekerja saat ini telah terlindungi.

Bupati Paser Fahmi Fadli mengatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,6 miliar untuk menjalankan program pemerintah yang juga selaras dengan visi misi Kabupaten Paser, yaitu Maju Adil Sejahtera (MAS).

“Kami pemerintah daerah (pemda) akan mengupayakan agar APBD ini bisa dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Paser supaya mereka terjamin,”ujar ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin mengungkapkan bahwa aksi nyata Pemkab Paser patut diacungi jempol dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

Pasalnya, kata dia, GN Lingkaran baru akan dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat. Namun, Pemkab Paser telah lebih dulu melaksanakannya.

Baca juga: KPK Jebloskan Eks Bupati Penajam Paser Utara ke Lapas Balikpapan

“Di pusat baru mau diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin. Namun, sebelum diluncurkan, program perlindungan informal ini sudah dilakukan Pak Bupati Paser. Ini luar biasa,”ucap Zainuddin.

Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Paser saat ini tercatat sebagai daerah yang memiliki kepesertaan BPJamsostek tertinggi kedua di Kaltim setelah Bontang.

Tingginya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bontang, kata Zainudin, masih didominasi sektor formal.

“Sedangkan Paser didominasi pekerja informal. Ini program luar biasa pak Bupati. Tinggal 31.000 lagi, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Paser sudah mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Menurut Zainudin, para pekerja di Kabupaten Paser yang telah memiliki perlindungan dari BPJamsostek dapat lebih fokus dalam bekerja dan mampu memperkuat perekonomian daerah karena mereka merasa terjamin dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Baca juga: Jokowi Sebut Teknologi 5G Smart Mining Cegah Risiko Kecelakaan Kerja

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan kepada dua orang ahli waris peserta berupa manfaat JKK, JKM, serta beasiswa pendidikan anak dengan total manfaat mencapai Rp 237 juta.

Hal tersebut merupakan bukti nyata dari besarnya manfaat yang diberikan BPJamsostek bagi para peserta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com