Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Ganjar Pranowo Siap, Apakah PDIP Juga Siap?

Kompas.com - 24/10/2022, 05:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM sebuah wawancara televisi belum lama ini, Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan tahun 2024 nanti.

Pernyataan tersebut sontak menyulut banyak respons di ruang publik nasional, bahkan di kalangan komunitas WNI di mancanegara.

Pasalnya, selama ini, terutama sejak namanya wara-wiri di posisi tiga besar survei-survei politik nasional, Ganjar Pranowo cenderung hati-hati dalam menyikapinya, bahkan terkesan menahan diri untuk berbicara politik, terutama terkait dengan pemilihan presiden 2024.

Namun demikian, kita perlu memahami konteksnya jawaban Ganjar Pranowo. Ia hanya menjawab pertanyaan di mana konteksnya hanya pada "kesiapan seorang Ganjar."

Jadi sebagai seorang politisi kelas atas sekaligus sebagai kader potensial dari partai besar, jawaban Ganjar Pranowo tersebut tentu sangat bisa dipahami.

Perkara lain, terutama terkait dengan ambiguitas PDIP dan Megawati Soekarnoputri dalam hal siapa calon presiden resmi partai, sebenarnya tidak tercakup di dalam jawaban beliau.

Artinya, bukan hanya Ganjar Pranowo, tokoh seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar dan lainnya tentu akan memberikan reaksi yang sama jika ditanya apakah siap menjadi calon presiden, terlepas mereka memiliki infrastruktur politik untuk itu atau tidak.

Toh akhirnya setelah wawancara tersebut konteksnya dirajut ulang oleh Ganjar Pranowo. Ia memperjelas posisinya bahwa pencalonannya, jika memang dicalonkan, akan berada di bawah bendera PDIP.

Dengan kata lain, Ganjar Pranowo bersedia menjadi calon presiden untuk laga tahun 2024 selama beliau secara resmi dipilih oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai calon resmi partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Namun demikian, wawancara tersebut, meskipun telah diluruskan konteksnya oleh Ganjar Pranowo, telah memberikan gambaran penting yang cukup jelas kepada publik terkait beberapa hal.

Pertama, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang belakangan semakin populer, sudah sampai pada keputusan pribadi yang sangat penting bahwa dirinya "available" untuk laga tahun 2024, jika diminta secara resmi oleh PDIP untuk maju.

Pernyataan kesanggupan semacam ini belum pernah muncul dari mulut beliau selama ini. Dengan begitu, setidaknya PDIP kini mau tak mau harus menerima kenyataan bahwa ada kader potensial partai yang memiliki popularitas kelas dewa sudah dalam posisi menunggu untuk dilejitkan sebagai calon presiden.

Selama ini, PDIP cenderung menegasikan potensialitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres, bahkan cenderung membendung eksistensi Ganjar Pranowo sebagai capres potensial.

Dengan pernyataan Ganjar Pranowo tersebut, setidaknya PDIP kini mengetahui bahwa "fenomena Ganjar" bukanlah ilusi politik para relawan semata, tapi nyata adanya dan diamini oleh Ganjar Pranowo.

Kedua, ada respons positif di ruang publik setelah mengetahui kesiapan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden.

Muncul sinyal-sinyal keberanian dari partai politik lain selain PDIP untuk menggandeng Ganjar Pranowo, jika nanti Ganjar ternyata tidak berhasil memenangkan suara di internal PDIP.

Sinyal positif tersebut tidak saja datang dari partai gurem seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tapi justru dari partai-partai besar yang memiliki suara dan jumlah kursi signifikan di parlemen. Sinyal ini semestinya bukan untuk Ganjar Pranowo, tapi justru untuk PDIP.

Artinya, jika PDIP gagal menangkap sinyal-sinyal penerimaan dari partai lain atas Ganjar Pranowo, lalu mengambil keputusan lain dengan mencalonkan tokoh PDIP lainnya, maka tidak menutup kemungkinan Ganjar Pranowo akan berlabuh di partai lain dan menjadi kompetitor calon presiden dari PDIP di laga 2024 nanti.

Ketiga, di dalam wawancara tersebut, Ganjar Pranowo mulai memberikan penekanan atas pentingnya elektabilitas versi lembaga survei dan mengatakan bahwa itu adalah suara rakyat yang harus didengarkan.

Jadi, meskipun Ganjar Pranowo menambahkan kemudian bahwa beliau hanya tunduk kepada keputusan Megawati, Ganjar Pranowo tetap berharap agar PDIP dan ketua umumnya tidak mengabaikan begitu saja suara publik yang muncul.

Dengan kata lain, Ganjar Pranowo nampaknya menginginkan adanya perpaduan antara mekanisme politik di internal partai dan tendensi suara publik yang berkembang di masyarakat di dalam pengambilan keputusan mengenai calon presiden resmi partai.

Sejatinya kedua hal tersebut memang sangat penting. Partai tentu tidak bisa mengabaikan begitu saja suara publik yang berkembang, hanya karena kepentingan sekelompok elite di dalam partai. Dan apalagi jika hal itu juga akan berdampak pada eksistensi partai ke depannya.

Lihat saja, hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis awal Oktober 2022, menempatkan Ganjar Pranowo di peringkat pertama dengan elektabilitas mencapai 29 persen apabila maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Dalam survei dengan simulasi 19 nama ini, elektabilitas Ganjar Pranowo jauh berada di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di posisi kedua dengan raihan 19,6 persen dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,4 persen.

Dan pertimbangan probabilitas kemenangan yang tergambar dari potensi elektabilitas seorang calon di dalam survei-survei politik, memang nyatanya menjadi faktor penting di dalam pencalonan seorang calon presiden di negara demokrasi manapun di dunia ini, karena dianggap sebagai refleksi suara publik.

"Elections belong to the people. It's their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn their behinds, then they will just have to sit on their blisters," kata Abraham Lincoln lebih dari seabad lalu.

Mengesampingkan suara rakyat sama halnya dengan melarang "pemilik demokrasi" untuk ikut dalam pesta demokrasi. Partai harus sensitif membaca aspirasi publik, jika tak ingin dibelakangi dan tak dianggap oleh rakyat.

Jadi apa yang disuarakan oleh Ganjar Pranowo adalah hal penting sekaligus lumrah di dalam demokrasi.

Kemungkinan karena itulah, PDIP tidak "sesewot" biasanya saat menyikapi hasil wawancara Ganjar Pranowo tersebut. PDIP masih menganggap bahwa jawaban Ganjar Pranowo adalah jawaban yang "tolerable" di mata PDIP.

Hanya saja agak disayangkan, PDIP tidak secara gamblang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ganjar Pranowo adalah masukan penting bagi partai.

Meskipun menerima pernyataan Ganjar Pranowo sebagai penyataan yang masih berada dalam "batas wajar", tapi PDIP via Sekjen Hasto Kristiyanto, belum terlalu responsif terhadap kesiapan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden yang resmi akan diusung PDIP.

Dengan lain perkataan, pesan dari Ganjar Pranowo nampaknya baru dianggap sebagai pengumuman oleh PDIP, alias belum diperlakukan sebagai pesan khusus untuk ketua umum partai sebagai pertimbangan penting dalam menentukan calon presiden untuk laga 2024 nanti.

Jadi, Ganjar Pranowo nampaknya masih membutuhkan perjuangan yang keras dan panjang agar aspirasi "kesiapannya sebagai calon presiden PDIP" bisa diterima sebagai aspirasi penting yang diharus dipertimbangkan oleh PDIP dalam menghadapi laga 2024 nanti.

Dalam pandangan saya, melalui fakta ini, setidaknya Ganjar Pranowo sudah berani jujur dan terbuka. Sekarang saatnya PDIP untuk berani dan jujur untuk menyikapinya pula.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com