Jenderal Dudung Sepakat Rapat Anggaran Pertahanan Digelar Tertutup, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman sepakat dengan rapat pembahasan anggaran pertahanan dengan Komisi I DPR RI digelar tertutup.

Rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/9/2022) siang itu, turut dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Baca juga: Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Dudung mengatakan, sudah seharusnya rapat yang membahas anggaran pertahanan digelar tertutup agar tidak diketahui dunia luar.

“Saya setuju bahwa masalah anggaran itu harus tertutup, jangan sampai masalah anggaran, dunia luar akan tahu,” ujar Dudung di Menara Kompas, Jakarta, Senin sore.

Dudung menilai, lewat rapat seperti ini, jangan sampai dunia luar mengetahui kondisi keuangan dan masalah pertahanan Indonesia.

Sebab, menurut Dudung, rapat bersama yang membahas soal anggaran pertahanan sangatlah krusial.

“Itu sangat krusial kalau menurut saya, jadi harus tertutup, dengan segala macam keterbatasan yang ada,” terang Dudung.

Baca juga: KSAD Dudung Tegaskan Salam Komando dengan Jenderal Andika Tunjukkan TNI Solid

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo tak hadir dalam rapat hari ini karena sedang mendampingi Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat ini juga tercipta momen hangat antara Dudung dan Andika yang belakangan sempat diisukan tidak harmonis.

Ketika rapat berakhir, Prabowo bersama Andika dan Dudung melakukan foto bersama.

Saat sesi foto ini, kedua tangan Prabowo terlihat merekatkan tangan kanan Dudung dan Andika yang sedang berjabat tangan salam komando.

Dalam momen tersebut ketiganya tampak tertawa lepas satu sama lain.

Media Fraksi Gerindra Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merekatkan tangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. Momen itu diambil pasca rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).