Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Kompas.com - 14/08/2022, 13:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyatakan selamat kepada Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang resmi deklarasi sebagai koalisi Pemilu 2024.

Ia pun mendoakan agar koalisi tersebut dan Partai Demokrat dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

"Kami doakan koalisi dan kebersamaannya bisa tetap solid dan lancar sampai dengan hari pendaftaran. Jadi, bisa mendaftarkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022). 

Ia mengatakan, secara hitung-hitungan kursi parlemen, koalisi tersebut sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Baca juga: Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Demokrat, lanjut Herzaky, menghargai dan mengapresiasi kemandirian dan independensi setiap partai politik untuk melaksanakan haknya.

Hak tersebut termasuk dalam menentukan koalisi atau pun kerja sama politik.

"Begitu pula sebaliknya. Kami pun berharap kemandirian dan independensi kami dalam menentukan calon mitra koalisi, untuk dihargai dan dihormati," ujar Herzaky.

Demokrat, kata Herzaky, juga berharap agar tidak ada satu pihak pun yang berupaya mengganggu, menggerogoti kemandirian, independensi partai politik dalam menentukan arah koalisi.

Begitu juga, sikap partai politik dalam menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusungnya.

"Makin rusak dan hancur demokrasi kita kalau ada, kami tegaskan, kalau ada, ya, upaya abuse of power, baik oleh kekuasaan maupun alat-alat kekuasaan, yang berupaya mengintervensi kemandirian dan upaya parpol-parpol merangkai koalisi serta menentukan capres-cawapres yang akan diusungnya," tegas Herzaky.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak menghormati proses demokrasi, salah satunya langkah partai politik untuk Pemilu 2024. Sebab, hal itu dinilainya dijamin oleh konstitusi.

"Pemilu 2024 adalah tahunnya rakyat. Saatnya rakyat berdaulat. Menentukan pemimpin terbaik menurut rakyat," pungkasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menandatangani piagam deklarasi koalisi.

Baca juga: Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Kedua partai politik (parpol) tersebut secara resmi telah menjadi koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penandatanganan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Setelah proses penandatanganan selesai, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid bergantian membacakan beberapa poin piagam deklarasi koalisi salah satunya soal penentuan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com