Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/08/2022, 18:07 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 orang dari 3.200 orang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Malaysia, Kamis (4/8/2022).

Pemulangan 190 PMI ilegal tersebut terjadi karena beberapa masalah, mulai dari penganiayaan, eksploitasi, sakit, dan korban perdagangan manusia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap PMI.

Pengetatan pengawasan PMI yang dimaksud, mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah hingga penempatan sektor domestik, khususnya di Malaysia.

"Ini tentu jadi catatan mengapa masih sangat banyak PMI ilegal. Saya kira pengawasannya harus diperketat lagi," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: 6 Pengirim PMI Ilegal Melalui Pelabuhan Internasional Batam Ditangkap

Selain pemerintah, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak sungkan menindak tegas siapapun yang masih mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal.

Tak lupa, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak berpuas diri usai meneken memorandum of understanding (MoU) penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia dan Malaysia.

“Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan BP2MI,” imbuh Gus Muhaimin.

Menurutnya, MoU yang dirancang dengan sistem penempatan satu kanal atau one channel system (OCS) tidak bisa menjamin persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya.

Gus Muhaimin menegaskan, MoU bukanlah jaminan penyelesaian marginalisasi PMI jika pengiriman ilegal masih marak terjadi.

Baca juga: Hendak ke Malaysia, 58 Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia, Bangladesh dan Myanmar Diamankan di Riau

"MoU kami dengan Malaysia memang bagus. Akan tetapi ingat, itu bukan jaminan kalau praktik pengiriman PMI ilegal masih ada. Jadi, saya minta pemerintah memastikan betul prosedur pengiriman PMI benar-benar sesuai dengan MoU," jelas Gus Muhaimin.

Tindak tegas oknum agen

Selain mengoptimalkan pengawasan, Gus Muhaimin kembali menyatakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum agen yang memberangkatkan PMI secara ilegal atau tidak sesuai prosedur.

Seperti diketahui, kata dia, ada banyak oknum agen yang melanggar prosedur. Bahkan, hingga kini masih dilakukan oleh sistem agensi Maid Online.

"Pada intinya ada di pengawasan dan penindakan ya. Pokoknya kalau masih ada agen yang main belakang (ilegal) memberangkatkan PMI ke manapun harus ditindak," kata Gus Muhaimin.

Baca juga: PMI Asal NTT Meninggal di Malaysia Saat Pemulangan ke Indonesia karena Sakit

Penindakan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk pemberian perlindungan pada pekerja migran dan mengurangi angka terjadinya kasus PMI ilegal.

Di sisi lain, Gus Muhaimin menyarankan pemerintah agar menyusun strategi baru untuk mengoptimalisasi promosi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Hal ini termasuk informasi terkait agen-agen resmi dan legal.

"Dan juga penting libatkan para kepala desa (kades) sebagai unit perlindungan PMI paling bawah. Kades atau lurah harus lebih proaktif dalam memantau mobilitas warganya ke luar negeri supaya PMI tidak terjebak iming-iming menggiurkan yang ditawarkan jalur ilegal," tutur Gus Muhaimin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com