Kejagung Periksa Anak, Adik, dan Keponakan Surya Darmadi Terkait Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan di Riau

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 6 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau oleh PT Duta Palma Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana menyebutkan, saksi yang diperiksa di antaranya anggota keluarga dari tersangka Surya Darmadi (SD).

Surya diketahui sampai saat ini masih menjadi buron.

“SW selaku adik tersangka SD dan direktur di beberapa anak usaha milik Tersangka SD,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Surya Darmadi, Harun Masiku, dan Belasan Koruptor Lain yang Masih Berkeliaran Bebas

Selanjutnya, ada juga AD selaku anak tersangka SD dan direktur di beberapa anak usaha milik tersangka Surya Darmadi.

Lalu, ada juga keponakan Surya yang berinisial AF dan juga selaku pengurus logistik PT DPN di Riau.

Saksi lainnya yakni berinisial JRB selaku Staf Bagian Divisi Marketing dan Trading PT Darmex Agro Group.

Kemudian ada KG selaku Manager PT Darmex Plantation dan DFS selaku Legal Humas Perkebunan di Indragiri Hulu.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan,” ucap Ketut.

Baca juga: Wacana Sidang In Absentia Surya Darmadi dan Pengertian Secara Hukum

Diketahui dalam kasus tersebut Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Surya, Kejagung juga menetapkan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008 Raja Thamsir Rachman (RTR) sebagai tersangka.

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menyebutkan, Raja Thamsir Rachman pernah secara melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan lahan ke sejumlah perusahaan milik PT Duta Palma Group.

Sementara itu, Surya mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

Baca juga: Profil Bisnis Konglomerat Surya Darmadi, Tersangka Pemecah Rekor Korupsi Terbesar RI

PT Duta Palma Group juga tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Kerugian perekonomian negara yang diduga timbul dari kasus korupsi tersebut mencapai Rp 78 trililun.

Adapun saat Surya masih belum ditangkap. Diduga, Surya berada di Singapura.

Dalam rangka mencari Surya, pihak Kejagung juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan di Singapura.