Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Kompas.com - 04/07/2022, 16:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi X DPR RI mengkritisi cara pemerintah mengumumkan kenaikan harga tiket Candi Borobudur hingga Taman Nasional (TN) Komodo kepada masyarakat.

Diketahui, beberapa waktu lalu, kenaikan harga tiket Candi Borobudur dan TN Komodo ramai diperbincangkan karena menjadi mahal.

"Saudara menteri, saya sebetulnya setuju dengan kita me-reserve Komodo dan Borobudur. Tapi yang saya kurang setuju adalah narasinya," ujar anggota Komisi X DPR Fraksi PDI-P Putra Nababan dalam rapat kerja bersama Kemenparekraf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Putra mengatakan, narasi yang pemerintah sampaikan seolah-olah baru saja terjadi breaking news, di mana harga tiket ke Candi Borobudur dan TN Komodo naik.

Baca juga: Wacana Biaya Kontribusi Konservasi TN Komodo Rp 3,75 Juta, Ketahui 10 Hal Ini

"Sekarang Komodo is untouchable dengan harga segitu. Borobudur itu tidak bisa kita sentuh. Mungkin narasinya harus dibuat, ceritanya, kenapa kita harus meng-reserve, kenapa kita harus menghargai," tuturnya.

Lebih jauh, Putra menyebut seharusnya pemerintah tidak langsung mengabarkan kenaikan harga tiket secara mendadak.

Meski demikian, Putra setuju dengan niat menaikkan harga tiket demi menjaga konservasi Candi Borobudur dan TN Komodo.

"Tapi bagaimana mengemasnya, menyampaikan kepada masyarakat, sehingga kita punya rasa memiliki," kata Putra.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Fraksi Nasdem Haerul Amri mengingatkan bahwa pariwisata harus berjalan beriringan dengan persoalan konservasi.

Baca juga: Bupati Manggarai Barat Setujui Rencana Kenaikan Tiket Pulau Komodo

Menurutnya, jangan sampai tempat wisatanya maju, tapi justru menjadi rusak karena ketidakdisiplinan wisatawan yang berkunjung.

"Saya kira ini harus ada edukasi yang besar dari kita, kampanye-kampanye, edukasi yang menyeluruh yang tidak hanya libatkan teman-teman kementerian. Tapi juga harus ada kolaborasi dengan kementerian lainnya," jelas pria yang akrab disapa Aam ini.

Ditemui usai rapat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan pihaknya mendapat masukan dari Komisi X DPR agar tidak fokus kepada harga tiket yang naik.

"Bagaimana ini di narasinya ini dilakukan suatu penyesuaian. Jangan narasinya tentang uangnya, tapi tentang peran masyarakat untuk menjaga situs-situs yang perlu kita jaga kelestariannya, destinasi-destinasi yang harus kita pastikan keberlanjutannya," ucap Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com