Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo dan Pembacaan Rekomendasi Rakernas PDI-P soal Capres yang Sarat Pesan Politik

Kompas.com - 24/06/2022, 06:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang bertempat di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, riuh ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi rakernas.

Kamis (23/6/2022) sore, Rakernas II Tahun 2022 PDI-P hendak ditutup. Sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan, sejumlah kader partai membacakan rekomendasi rakernas.

Rekomendasi itu mencakup soal ideologi Pancasila, sistem politik, pembangunan desa, agenda strategis partai, hingga pemenangan Pemilu 2024.

Baca juga: Ganjar Pilih Tunggu Keputusan Megawati, meski Tahu Elektabilitasnya Tinggi

Mulanya, rekomendasi dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto. Tak lama, pembacaan rekomendasi dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo.

Ganjar ditunjuk untuk membacakan rekomendasi tentang ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.

Salah satu rekomendasi itu menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden RI yang diusung PDI-P merupakan hak prerogatif Megawati.

"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof DR. (H.C) Megawati Soekarnoputri," kata Ganjar.

Baca juga: Ancaman Megawati Pecat Kader yang Main Dua Kaki untuk Pilpres, Sindiran buat Ganjar?

Ketika itulah, seisi ruangan rakernas gaduh. Para kader bersorak sorai dan bertepuk tangan mendengar Ganjar membacakan kalimat "hak prerogatif ketua umum partai".

Ganjar sempat berhenti membacakan rekomendasi saat seisi ruangan riuh. Tak lama, ia melanjutkan kalimatnya.

Isu pencapresan

Riuhnya kader PDI-P menyambut rekomendasi rakernas yang dibacakan Ganjar tak lepas dari isu pencapresan yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebagaimana diketahui, Ganjar digadang-gadang menjadi calon presiden di Pemilu 2024 karena mengantongi elektabilitas besar.

Dalam survei sejumlah lembaga, dia menduduki puncak elektabilitas, mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun demikian, hingga kini PDI-P belum memberikan kejelasan terkait nasibnya menuju pilpres. Malahan, internal partai banteng diterpa isu rivalitas antara Ganjar dengan putri mahkota partai, Puan Maharani.

Isu rivalitas itu diperkuat dengan adanya serangan-serangan elite PDI-P ke Ganjar yang sempat dilempar oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dan belakangan oleh loyalis Megawati, Trimedya Pandjaitan.

Oleh Bambang Pacul, Ganjar sempat disebut kemajon atau kelewatan dan sangat ambisius menuju pilpres. Sementara, oleh Trimedya, Ganjar dinilai kemlinthi atau sombong dan tak punya prestasi selama menjadi gubernur.

Baca juga: Ganjar Sebut Belum Terima Surat Rekomendasi Capres dari Nasdem

Di situasi tak menentu itu, nama Ganjar dimasukkan dalam bursa pilpres Partai Nasdem, bersanding dengan Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dinamika ini lantas menimbulkan kegaduhan. Namun, Ganjar lantas angkat bicara.

Terkait survei elektabilitas misalnya, dia mengaku tak akan terpengaruh. Ganjar bilang, dirinya akan tegak lurus dengan keputusan Megawati terkait pencapresan.

"Survei itu pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor, biarkan saja. Kalau partai kan keputusannya hasil kongres di Bu Mega," kata Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (22/6/2022).

Ganjar mengakui bahwa hingga kini belum ada pembicaraan apa pun di internal partainya terkait Pilpres 2024.

"Di PDI-P enggak ada diskusinya itu, karena mandat kongres sudah diberikan," ujarnya.

Baca juga: Riuh Tepuk Tangan Iringi Ganjar Saat Bacakan Rekomendasi Rakernas Terkait Pencapresan

Terkait namanya yang masuk bursa capres Nasdem, Ganjar enggan banyak berkomentar. Namun, dia menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh partai politik lain.

"Di beberapa partai lain, saya menghormati ada prosesnya masing-masing. Kita hormati partai manapun. (Tapi) bagi PDI-P itu prerogratif," terang dia.

Sebelumnya Ganjar menanggapi bursa pencapresan Nasdem dengan menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI-P.

"Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan," tegasnya saat ditemui awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Pesan khusus

Kembali pada rekomendasi rakernas yang dibacakan oleh Ganjar, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai bahwa jajaran elite PDI-P sengaja menunjuk Gubernur Jawa Tengah itu untuk membaca ihwal pencapresan Pemilu 2024.

Ini untuk merespons panasnya isu pencapresan yang melibatkan Ganjar beberapa waktu belakangan.

"Tentu saja penunjukkan (Ganjar) itu memiliki pesan politik," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

"Jadi siapa pun memiliki kehendak maju harus mengikuti aturan internal partai menunggu titah ketua umum karena itu hak prerogatif," tuturnya.

Baca juga: Rakernas Resmi Ditutup Megawati, Ini Rekomendasi Strategi Pemenangan PDI-P untuk Pemilu 2024

Selain itu, menurut Bawono, rekomendasi rakernas terkait pencapresan juga bisa diartikan bahwa ketua umum PDI-P masih membuka peluang sama besar, apakah akan mencalonkan Ganjar atau hendak mengusung Puan.

Lebih lanjut, Bawono menilai, respons-respons yang ditunjukkan Ganjar terkait dinamika pencapresan beberapa waktu belakangan merupakan strateginya untuk merekatkan diri dengan internal PDI-P.

Sebab, seperti diketahui, Ganjar beberapa kali disentil oleh elite PDI-P karena dinilai ambisius untuk maju di pilpres mendatang.

Bawono pun berpendapat ini merupakan strategi baru Ganjar untuk mendapat tiket dari Megawati menuju panggung Pilpres 2024.

"Ada perubahan strategi dari Ganjar dalam usaha memperoleh tiket pencalonan dari PDI Perjuangan," ucap Bawono.

"Setelah ini Ganjar mungkin saja akan mengedepankan strategi baru berupa konsolidasi di internal PDI Perjuangan melalui komunikasi politik lebih intensif kepada elite partai, terutama ketua umum," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com