Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kemacetan Panjang di Merak Seharusnya Bisa Diantisipasi Sejak Awal

Kompas.com - 01/05/2022, 17:19 WIB
Mutia Fauzia,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, seharusnya kemacetan panjang yang terjadi pada H-2 Lebaran Sabtu (30/4/2022) di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten bisa diantisipasi sejak awal.

Pasalnya, lonjakan jumlah pemudik sendiri telah diantisipasi pemerintah sejak mengizinkan mudik dilaksanakan tahun ini.

Selain itu di pelabuhan, terdapat berbagai pemangku kepentingan yang seharusnya bisa duduk bersama dengan melakukan koordinasi.

"Kemacetan di Merak itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi sejak awal jika para pemegang kepentingan di wilayah tersebut, mereka duduk bersama," ujar Djoko kepada Kompas.com, Minggu (1/5/2022).

Baca juga: Kondisi Pelabuhan Merak Terkendali, Operasional 2 Pelabuhan Tambahan Dihentikan

Beberapa pemangku kepentingan yang ia maksud, yakni Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), PT ASDP sebagai operator penyeberangan, juga pengelola pelabuhan serta perusahaan kapal penyeberangan bersama dengan Polri dan TNI.

Ia pun menilai, seharusnya para pemangku kepentingan tersebut belajar dari pengalaman mudik 2019 lalu. Di mana kepadatan biasanya terjadi di malam hari lantaran penumpang memiliki kecenderungan untuk menyeberang di malam hari.

"Masalahnya mengapa? Faktor keamanan di daerah tujuan mereka. Pada tahun itu sudah dicoba tarif (penyeberangan) dikorting untuk pagi hari. Namun tidak banyak memberi hasil, artinya masyarakat tetap memilih malam," ujar Djoko.

Dengan demikian, agar konsentrasi volume penumpang tak menumpuk di satu waktu, seharusnya pemerintah dan pemangku kepentingan harus bisa menjamin kemananan pemudik di wilayah Sumatera, khususnya di Lampung.

Baca juga: Pelabuhan Merak Macet, Pengamat Beberkan Sederet Biang Keladinya

"Tanpa itu apapun rekayasa yang dilakukan tidak akan memperlancar. Ditambah lagi bis gratis itu yang ke arah Lampung sedikit. Memang persiapan pemerintah tahun ini cukup pendek sehingga jumlah pemotor makin banyak," ujar dia.

Di sisi lain, seharusnya pemerintah daerah juga mulai serius mempertimbangkan ketersediaan transportasi umum di wilayahnya.

Pasalnya, saat mudik masyarakat tak hanya ingin berdiam diri di rumah, namun ingin mengunjungi sanak saudara.

Masalah ketersediaan transportasi umum ini menurut Djoko adalah permasalahan menahun yang kerap disinggung saat musim mudik namun terlupakan begitu saja bila musim mudik berakhir.

Baca juga: Puncak Arus Mudik Sudah Lewat, H-1 Lebaran Kendaraan Masih Padati Pelabuhan Merak

"Pemda-pemda di Lampung ini segera memperbaiki transportasi publik di daerah masing-masing, dibenahi. Jangan harap pemudik yang sebagian besar pemotor itu mau meninggalkan motornya, karena mereka sampai tujuan ingin silaturahmi namin tidak ada angkutan yang mengangkut mereka," ujar Djoko.

"Hal yang sama juga terjadi di Jawa. Segera perbaiki transportasi publik. Begitu mudik baru sadar itu penting, tapi saat mudik selesai nanti lupa lagi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com