Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi

Kompas.com - 26/04/2022, 03:00 WIB

Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

Lihat Foto

Sidang Kabinet Ampera(Yayasan Idayu; Perpustakaan Nasional)

KOMPAS.com - Sentralisasi adalah pemusatan seluruh wewenang atas segala urusan mengenai pemerintahan kepada tingkat pusat.

Sistem sentralisasi banyak digunakan dalam pemerintahan lama di Indonesia yaitu sebelumnya adanya otonomi daerah.

Istilah sentralisasi sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik kekuasaan.

Terjadi perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di era refomasi. Dari kebijakan sentralisasi pemerintahan menjadi desentralisasi pemerintahan. Saat ini, hanya beberapa urusan saja yang masih dioegang oleh pusat atau bersifat sentral, yaitu:

Politik luar negeri.
Peradilan.
Pertahanan dan keamanan.
Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan segala hal yang berakitan.
Agama.

Kebijakan sentralisasi yang pernah dijalankan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Berikut dampak positif dan negatif sentralisasi:

Bidang	Positif	Negatif
Ekonomi	Perekonomian lebih terarah dan teratur karena dalam sistem sentralisasi hanya pusat saja yang mengatur perekonomian.	Terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat karena daerah tidak diberi kesempatan untuk mengatur kebijakan perekonomiannya.
Sosial dan Budaya	Perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan karena setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing.	Pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakan seluruh aktivitas negara, sehingga menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dan dinamika sosial budaya sendiri.
Keamanan	Keamanan lebih terjamin karena jarang terjadi konflik antardaerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.	Organisasi kemiliteran lebih menonjol dibandingkan dengan organisasi lainnya.
Politik	Pemerintah daerah tidak perlu memikirkan permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan pandangan dalam pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan diatur seluruhnya oleh pemerintah pusat.	Terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena terus menerus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat.

Referensi

Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajawali Pers

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.