Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Tidak Boleh Hanya Jadi Penonton di Tengah Masifnya Perdagangan Digital

Kompas.com - 29/03/2022, 06:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital.

Sehingga presiden meminta produk-produk UMKM Indonesia terus masuk ke marketplace.

"Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dari Istana Negara, Senin (28/3/2022).

"Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita," tegasnya.

Baca juga: Targetkan 20 Juta UMKM Masuk Marketplace, Jokowi Ingin Izin Usaha Dipermudah

Oleh karenanya, Jokowi menargetkan agar jumlah pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital dapat mencapai 20 juta pada tahun ini.

Target terus dia tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

"Yang masuk ke platform digital tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan, tahun 2023, dan 30 juta di tahun 2024," jelas Jokowi.

"Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, insyaallah kita semua bisa melakukan," tutur Kepala Negara.

Di samping itu, presiden berharap agar jumlah koperasi modern berbasis digital dapat terus meningkat.

Baca juga: 17,5 Juta Pelaku UMKM Masuk ke Digital Selama Pandemi, Jokowi: Ini Belum Cukup

Yakni dari 250 koperasi di tahun 2022 meningkat menjadi 400 koperasi di tahun 2023, dan 500 koperasi pada tahun 2024.

"Target satu juta UMKM untuk on-boarding, untuk masuk ke e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini. Ini penting sekali," lanjut Jokowi.

Dia mengatakan bahwa pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus terus ditingkatkan agar pengembangan UMKM dapat lebih fokus, terarah dan berkelanjutan.

Presiden menyebut, pemerintah pusat sampai daerah juga harus terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM.

"Memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi, serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 1 Juta UMKM Harus Sudah Masuk ke Katalog LKPP Tahun Ini

Lebih lanjut, Jokowi meminta jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha, baik dalam hal perizinan, akses permodalan, maupun inovasi dan teknologi.

Presiden pun telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

"Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita makin baik, dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia dan bersaing di pasar global," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com