Aturan Baru Kemendikbud Ristek: Orangtua Bisa Izinkan Siswa PTM atau PJJ

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mendorong dilaksanakannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan bisa dilakukan seiring dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19.

"Tetapi, masih sangat penting bagi dinas pendidikan dan sekolah untuk tetap memastikan pembelajaran bagi seluruh peserta didik bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga, pelaksanaan PTM Terbatas kembali mengikuti panduan di dalam SKB Empat Menteri yang terakhir," kata Suharti dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Kemendikbud Ristek Dorong Sekolah Kembali Jalani PTM Terbatas

Suharti mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas ini juga diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam SE itu disebutkan bahwa pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan harus mengikuti SKB Empat Menteri.

SE juga mengatur bahwa orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kemudahan, ditekankan kembali peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman kepada orangtua/wali peserta didik.

Selanjutnya, memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan dan pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan, serta surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berperan dalam percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Kemudian, memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, serta memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.

Baca juga: Wagub DKI Ungkap Alasan Jakarta Belum Terapkan PTM 100 Persen

Suharti mengatakan, dengan berlakunya SE terbaru tersebut, maka SE Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan tidak berlaku.

“Harapan Kemendikbud Ristek agar seluruh pihak bisa bergotong royong dalam upaya pemulihan pembelajaran sehingga hak belajar siswa kita bisa terpenuhi, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama juga agar PTM Terbatas dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi anak-anak kita," ucap dia.