Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 66,7 Persen Masyarakat Nilai Usulan Penundaan Pemilu demi Kepentingan Politik

Kompas.com - 14/03/2022, 10:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan penundaan Pemilu 2024 dinilai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru pada 7-12 Maret 2022.

Berdasarkan survei itu, mayoritas masyarakat justru tidak berpandangan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 betul-betul demi kepentingan pemulihan ekonomi.

"66,7 persen kepentingan politik, 23,4 persen demi kepentingan ekonomi nasional, 9,9 persen tidak tahu," tulis hasil survei Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Respon senada juga diketahui saat pertanyaan berbeda diajukan. Mayoritas responden atau sekitar 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Enam Partai Politik Setuju Pemilu 2024 Tetap Digelar

Hanya 10,3 persen responden yang mengaku setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa responden meyakini bangsa Indonesia mampu mengatasi dampak pandemi tanpa harus mengubah atau memperpanjang masa jabatan pemerintahan, baik presiden, DPR dan lainnya.

"79,8 persen mampu mengatasi. 13,2 persen tidak mampu mengatasi. 7 persen tidak tahu," tulis hasil survei.

Kendati demikian, responden survei juga mengaku puas dengan pernyataan terkini Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap usulan penundaan Pemilu 2024.

Adapun Jokowi mengaku akan tunduk dan patuh pada konstitusi, dan wacana penundaan pemilu harus menaati konstitusi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,3 Persen Masyarakat Setuju Pemilu Tetap 14 Februari 2024

"Puas 55,5 persen. Tidak puas 24,2 persen. Cukup puas 14,6 persen. Tidak tahu 5,7 persen," tulis hasil survei.

Sementara itu, responden juga menjawab ketika ditanya yakin atau tidak pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.

Hasilnya, mayoritas responden meyakini pemilu 2024 akan tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"71,8 persen yakin. 23,3 persen tidak yakin. 4,9 persen tidak tahu," ungkap hasil survei.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com