Cak Imin Bantah Diarahkan Istana untuk Usulkan Penundaan Pemilu

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membantah adanya keterlibatan Istana dalam usul penundaan Pemilu 2024.

Ia mengklaim, usulan ini bahkan belum dibicarakan dengan Istana.

"Belum. Kita (berkomunikasi) dengan para ketua umum (partai politik) dulu, baru nanti setelah ketua-ketua umum bagus, kita (komunikasi) ke Istana," ujar Muhaimin pada Rabu (2/3/2022).

Ia masih berpegang pada alasan ekonomi di balik usul penundaan Pemilu 2024.

Muhaimin juga membantah ada arahan pemerintah dalam usul penundaan tersebut.

Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda

"Enggak ada (arahan dari pemerintah)," ucap Muhaimin.

"Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, stagnasi politik," lanjutnya soal alasan mengusulkan ditundanya Pemilu 2024.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Istana membantah

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membantah adanya anggapan soal pemerintah yang dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi elit parpol untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Faldo menegaskan pekerjaan pemerintah saat ini terlalu banyak sehingga tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara.

Baca juga: Tuduhan Istana Gerakkan Elite untuk Tunda Pemilu, Stafsus Mensesneg: Jangan Seret-seret!

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (28/2/2022). 

Faldo menuturkan, deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Sehingga, pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut.

Namun, menurut dia, sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung.

"Sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Faldo.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret," ucap dia. 

Baca juga: Di Balik Usulan Penundaan Pemilu

Dia melanjutkan, pemerintah kini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan dan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.

"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, Faldo mengatakan Presiden Jokowi juga memiliki fokus lain. Saat ini, presiden sedang total mengawal transformasi besar menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

"Selain itu fokus kepada pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan," tambahnya.