Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/02/2022, 08:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberi sinyal bahwa pandemi Covid-19 akan reda sebelum Lebaran 2022 pada akhir April mendatang.

Sinyal ini bukan atas harapan palsu belaka, namun berangkat dari sejumlah indikator yang diklaim terus menunjukkan perbaikan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara rinci memperkirakan, kasus Covid-19 secara nasional akan turun dalam 1-2 pekan mendatang.

Saat ini, tren kasus Covid-19 di Indonesia memang sudah melandai, namun masih merupakan hasil dari penurunan kasus Covid-19 di sejumlah provinsi besar saja.

"Provinsi-provinsi besarnya seperti DKI Jakarta dan Banten sudah menurun. Jawa Barat, Jawa Timur sudah sampai di puncak. Jawa tengah juga sudah melandai. Saya rasa ke depannya dalam seminggu atau dua minggu ke depan, secara nasional akan turun," ujar Budi dalam keterangan virtual selepas rapat terbatas tentang PPKM dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (27/2/2022).

Baca juga: Pemerintah Akan Survei Antibodi Covid-19 Mulai Maret, Hasilnya untuk Ambil Kebijakan soal Lebaran

Selain DKI Jakarta dan Banten, Budi menyebut Banten, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat juga sudah terkonfirmasi mengalami penurunan tren kasus Covid-19, berdasarkan pemantauan 3 pekan berturut-turut.

Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat juga mengalami tren penurunan kasus Covid-19 sepekan belakangan, sehingga pemerintah masih merasa perlu melihat konsistensi penurunannya hingga 2 pekan depan.

Tingkat hunian rumah sakit oleh pasien Covid-19 pun relarif melandai di wilayah-wilayah tadi, meski Budi mengakui ada tren pergeseran hospitalisasi dari wilayah Jawa-Bali ke luar Jawa-Bali.

Baca juga: Kisah Pesawat N-2130, Dibiayai Dana Patungan Rakyat, Ahli RI Banyak Dibajak Asing Usai Proyek Gagal

Berharap pada antibodi

Budi juga membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberi arahan untuk dilakukannya survei prevalensi serologi.

Survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana jumlah populasi yang telah memiliki kandungan antibodi Covid-19 dalam tubuhnya.

Budi mengeklaim, hasil survei ini akan digunakan untuk menentukan kebijakan menyambut Lebaran mendatang.

"Atas saran Bapak Presiden, kita juga akan melakukan sero survey Maret ini," kata Budi.

"Agar nanti di bulan April kalau bisa sudah keluar hasilnya, sebagai dasar kita mengambil kebijakan terkait dengan masa sebelum Lebaran," lanjutnya.

Masih terkait antibodi Covid-19, saat ini pemerintah juga disebut akan terus mengejar penyuntikan dosis kedua bagi warga sebelum Lebaran.

Baca juga: Menkes Berharap Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 70 Persen Sebelum Lebaran

Dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), progres vaksinasi Covid-19 dosis 1 saat ini sudah mencapai 91,55 persen dari target 208.265.720 populasi, sedangkan dosis 2 baru 69 persen.

Di sisi lain, sebelumnya Kementerian Kesehatan mengemukakan bahwa ada 2,4 juta warga Indonesia yang harus mengulang vaksinasi Covid-19 dosis 1 karena terlambat (lebih dari 6 bulan) menerima vaksin dosis 2.

Budi mendorong warga agar segera melengkapi dosis vaksinasinya dengan harapan herd immunity dapat tercapai pada Lebaran nanti.

"Kalau bisa, Bapak/Ibu, sebelum Lebaran yaitu akhir April, kita sudah selesaikan suntik 2 dosis sebanyak 70 persen dari populasi," ujar Budi.

Ia menyampaikan, rampungnya target vaksinasi Covid-19 bisa jadi cukup menentukan situasi Lebaran pada 2022.

Sebab, sudah 2 tahun berturut-turut, situasi Lebaran di Indonesia harus diwarnai dengan pembatasan yang cukup ketat karena kekhawatiran soal penularan Covid-19.

"Mudah-mudahan kali ini kalau hasilnya baik, Pak Menko (Menteri Koordinator) mengizinkan, Lebaran kali ini bisa kita hadapi dengan berbeda, dibandingkan Lebaran-lebaran sebelumnya, dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua," ucap Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakai Lencana BIN, Laksamana Bintang 1 Gadungan Penipu Wanita Ditangkap TNI AL

Pakai Lencana BIN, Laksamana Bintang 1 Gadungan Penipu Wanita Ditangkap TNI AL

Nasional
Hari Kedua Kunker di Bali, Jokowi Akan Cek Pasar dan Resmikan Infrastruktur

Hari Kedua Kunker di Bali, Jokowi Akan Cek Pasar dan Resmikan Infrastruktur

Nasional
Blusukan di Bali, Jokowi Berdialog dengan Lansia

Blusukan di Bali, Jokowi Berdialog dengan Lansia

Nasional
Banjir Kritik Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur, Jangan Aneh-aneh di Tahun Politik

Banjir Kritik Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur, Jangan Aneh-aneh di Tahun Politik

Nasional
Kubu Putri Candrawathi dan Richard Eliezer Sidang Duplik Hari Ini

Kubu Putri Candrawathi dan Richard Eliezer Sidang Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Surya Paloh 'Menari' di Balik Koalisi Perubahan, Rangkul Golkar dan Wacana Anies-Airlangga

Saat Surya Paloh "Menari" di Balik Koalisi Perubahan, Rangkul Golkar dan Wacana Anies-Airlangga

Nasional
Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga, Strategi Amankan Koalisi Perubahan

Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga, Strategi Amankan Koalisi Perubahan

Nasional
Kode Jokowi soal 'Rabu Pon' dan 'Reshuffle' Kabinet yang Urung Terjadi

Kode Jokowi soal "Rabu Pon" dan "Reshuffle" Kabinet yang Urung Terjadi

Nasional
Menyoal Usulan Cak Imin soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Dinilai Tak Tepat hingga Melawan Hukum

Menyoal Usulan Cak Imin soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Dinilai Tak Tepat hingga Melawan Hukum

Nasional
Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

Nasional
Pakar: Keluhan Cak Imin Bisa Diselesaikan dengan Revisi UU, Tak Perlu Hapus Jabatan Gubernur

Pakar: Keluhan Cak Imin Bisa Diselesaikan dengan Revisi UU, Tak Perlu Hapus Jabatan Gubernur

Nasional
Ingin Bertemu Megawati, Surya Paloh: Tinggal Atur, Kita Kasih Kode-kode Dulu

Ingin Bertemu Megawati, Surya Paloh: Tinggal Atur, Kita Kasih Kode-kode Dulu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mentan 'Digoyang' Isu Reshuffle | Nasib Anies Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

[POPULER NASIONAL] Mentan "Digoyang" Isu Reshuffle | Nasib Anies Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Apa itu PPATK?

Apa itu PPATK?

Nasional
Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.