Kompas.com - 25/02/2022, 09:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam partai politik non-parlemen berencana kembali mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka sepakat meminta presidential threshold sebesar 20 persen dihapuskan.

"Benar, kami berencana akan gugat presidential threshold 0 persen," kata Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, saat dihubungi, Jumat (25/2/2022).

Adapun keenam parpol non-parlemen tersebut adalah Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.

Baca juga: Gugatan Presidential Threshold 20 Persen Kandas Lagi di MK

Para pimpinan parpol non-parlemen ini sebelumnya telah bertemu pada 23 Februari 2022.

Afriansyah yakin parpol-parpol non-parlemen memenuhi syarat legal formal untuk uji materi.

"Legal standing kami punya," ujarnya.

Menurut Afriansyah, ketentuan presidential threshold itu merugikan mereka secara konstitusional karena tidak dapat mengajukan capres/cawapres.

"Kamu partai peserta pemilu ingin bisa ajukan capres/cawapres sendiri," kata dia.

Pada Kamis (24/2/2022), gugatan gugatan uji konstitusionalitas syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kembali kandas di MK.

Uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu diajukan sejumlah perorangan warga negara, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Ada pula anggota DPD RI Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris.

Baca juga: MK Nyatakan Tak Menerima Gugatan Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen

Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga mahkamah tidak dapat menerima permohonan.

Mahkamah menegaskan, yang bisa menguji aturan tersebut adalah partai politik atau gabungan partai politik. Selain itu juga individu yang dapat membuktikan diri dicalonkan sebagai capres-cawapres atau individu bersama dengan partai politik pengusung capres-cawapres.

"Amar putusan. Mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Kamis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Nasional
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Nasional
Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal 'Private Jet' yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Nasional
Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Nasional
Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Nasional
Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Nasional
Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

Nasional
Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.