Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Dinkes Tak Setuju Jawa Barat Disebut Jadi Episentrum Covid-19

Kompas.com - 18/02/2022, 15:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi tak setuju Provinsi Jawa Barat disebut akan menjadi episentrum Covid-19 setelah DKI Jakarta.

Sebab, kata dia, lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi antara DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Saya sebetulnya tidak begitu setuju dengan istilah episentrum, pergerakan mobilitas masyarakat di area Jakarta dengan daerah sekitar itu sangat tinggi. Jadi memang kenyataannya penduduk Depok kerja ke Jakarta begitu juga sebaliknya," kata Nina dalam diskusi secara virtual, Jumat (18/2/2022).

Nina mengatakan, tingginya mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi tersebut sulit untuk dicegah sehingga setelah kasus Covid-19 di DKI Jakarta landai, peningkatan kasus kemudian terjadi di Jawa Barat.

Baca juga: Omicron Meningkat, Ekonomi Jawa Barat Terdampak tapi Tak Separah Delta...

Selain itu, ia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat disebabkan karena masih tingginya pergerakan masyarakat di Bandung Raya.

Namun, sebanyak 60 persen pergerakan masyarakat tersebut merupakan warga dari luar Bandung Raya.

"Jadi yang menyebabkan paling utama itu adalah mobilisasi yang luar biasa yang keluar masuk, itu yang menyebabkan memang sangat tinggi sehingga kasus tetap tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Nina mengatakan, hal tersebut menjadi perhatian Dinkes Jawa Barat untuk segera menekan lonjakan kasus Covid-19.

Ia juga kembali menekankan bahwa Jawa Barat tak bisa disebut episentrum Covid-19.

"Kalau episentrum kan seolah-olah pusat penularannya dari situ semua, tidak seperti itu, tapi kita akui aglomerasi bukan main peningkatan kasusnya," ucap dia.

Baca juga: Airlangga: Sekarang Episentrum Omicron di Jakarta, Dua-Tiga Minggu Lagi Bisa ke Luar Jawa

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini episentrum penularan varian Omicron berada di DKI Jakarta.

Namun, tidak menutup kemungkinan episentrum penularan varian baru ini bisa beralih ke luar Jawa pada dua hingga tiga pekan mendatang.

"Sekarang di episentrumnya di DKI Jakarta, kemudian bergeser ke Jawa Barat. Dan tentu dalam dua-tiga pekan ke depan bisa ke luar Jawa," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual usai sidang terbatas kabinet pada Rabu (16/2/2022).

Oleh karena itu, pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan menerapkan PPKM dengan level masing-masing di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedisin dan ketersediaan obat.

Hal itu dilakukan untuk membantu orang yang tanpa gejala atau mengalami gejala ringan untuk isolasi mandiri atau jika tak memadai bisa diisolasi secara terpusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com