Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Merah Putih Juga Disiapkan untuk Vaksinasi Anak Usia 3-6 Tahun

Kompas.com - 09/02/2022, 13:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin merah putih produksi Universitas Airlangga dan PT Biotis akan disiapkan untuk vaksin dosis ketiga atau vaksin booster dan vaksin anak usia 3-6 tahun.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam acara Seremoni Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga secara virtual, Rabu (9/2/2022).

"Kita sudah diskusikan di dalam dan kita sudah perhitungkan bahwa vaksin merah putih kemungkinan bisa digunakan untuk booster dan yang pasti vaksin anak," kata Budi.

Baca juga: Liku Perjalanan Vaksin Merah Putih hingga Uji Klinik

Budi mengatakan, saat ini, pihaknya memonitor kecepatan laju vaksinasi Covid-19 dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait strategi uji klinis agar proses vaksinasi dilakukan tepat waktu.

Ia mengatakan, uji klinis vaksin merah putih tersebut menjadi kesempatan untuk memproduksi vaksin untuk anak usia 3-6 tahun.

"Di dunia tidak banyak, setahu saya baru vaksin Sinovac dan Pfizer yang bisa (untuk anak). Pfizer juga sedang uji klinis kalau tidak salah, jadi itu juga ada kesempatan untuk digunakan untuk vaksin anak yang bersifat primer tapi usianya 3 sampai 6 tahun," ujarnya.

Di samping itu, kata Budi, vaksin merah putih akan didorong untuk menjadi vaksin donasi internasional khususnya untuk negara-negara di Afrika.

Baca juga: Jangan Hujat Vaksin Merah Putih

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui vaksin merah putih menjadi vaksin donasi.

"Dengan demikian ini bukan hanya dipakai secara lokal tapi dipakai internasional. Jadi pemerintah nantinya akan beli vaksinnya untuk donasi ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pihaknya sudah mengamankan anggaran untuk mendukung uji klinik fase ketiga vaksinasi merah putih.

"Sehingga tidak usah khawatir bapak ibu tinggal kerja saja nanti anggaranya akan di-support oleh kami dari Kementerian Kesehatan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com