Anggota DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Sebut Kesehatan Siswa Lebih Penting

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen seiring meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron dalam beberapa waktu terakhir.

Netty mengakui, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat menyebabkan learning loss, tetapi ia menegaskan bahwa kesehatan peserta didik merupakan prioritas.

"Kita memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen," kata Netty dalam siaran pers, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Poltikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyoroti ketentuan PTM 100 persen yang dinilainya memaksa orangtua untuk mengirimkan anaknya ke sekolah.

Sebab, para orangtua kini tidak diberikan pilihan apakah anaknya akan mengikuti PTM di sekolah atau PJJ di rumah.

"Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ujar Netty.

Ia menambahkan, organisasi-organisasi di bidang kesehatan seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Dokter Speialis Penyakit Dalan Indonesia, serta Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia juga telah meminta PTM dievaluasi.

"Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orangtua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," kata Netty.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan meski kasus Covid-19 varian Omicron meningkat, penerapan PTM di sekolah tetap berjalan.

Saat ini, kasus harian Covid-19 varian Omicron di Indonesia juga meningkat dan pencapaian vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun di beberapa daerah masih belum merata.

Baca juga: Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

"Pembelajaran tatap muka sampai hari ini tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tatap muka," ucapnya dalam keterangan pers virtual, Senin (24/1/2022).

Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali tersebut mengungkapkan, pemerintah baru akan mengubah penerapan pembelajaran tatap muka jika kondisi pandemi semakin mamburuk.

"Kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri," kata dia.