Kemendagri Minta Pemprov-DPRD DKI Tunda Perjalanan Dinas Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda perjalanan para pimpinan dan anggota ke luar negeri.

Langkah ini demi mencegah penularan kasus Covid-19 varian Omicron di tanah air.

Adapun hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI Jakarta Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022. Surat diteken Mendagri Tito Karnavian pada 21 Desember 2021.

"Guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 varian Omicron di Indonesia, maka provinsi DKI Jakarta agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat urgen," demikian bunyi surat keputusan tersebut, dikutip Kompas.com, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Aturan Baru Kemenkes: Kasus Probable dan Konfirmasi Varian Omicron Harus Isolasi di Rumah Sakit

Kegiatan yang bersifat urgen itu merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ Hal Imbauan Menunda Perjalanan Luar Negeri tanggal 6 Desember 2021.

Adapun secara keseluruhan, belanja perjalanan dinas dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 278,92 miliar atau 0,37 dari total belanja daerah.

Anggaran perjalanan dinas itu terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri Rp 175,48 miliar dan perjalanan dinas luar negeri Rp 103,43 miliar.

Dalam surat keputusan itu, Kemendagri meminta Pemprov dan DPRD DKI dapat melakukan rasionalisasi anggaran dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.

Baca juga: Risma dan Gibran Dinilai Berpeluang Diusung PDI-P untuk Pilkada DKI Jakarta 2024

Selain itu, disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019.

"Dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan," demikian isi surat itu.