Teruntuk Kemendikbud Ristek, Tinjau Ulang Lagi PTM 100 Persen

Selain karena belum yakinnya orangtua dengan penerapan protokol kesehatan di sekolah, juga masih banyak anak yang belum divaksinasi.

Piprim menyarankan agat tidak ada pemaksaan sekolah tatap muka terbatas jika orangtua tidak memberikan persetujuan.

"Jadi pihak sekolah tidak bijak nantinya kalau semua harus masuk (PTM). Yang bertanggung jawab itu orangtua maka harus dilibatkan juga keputusan orangtua dihargai," kata Piprim saat dihubungi.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kemendikbud Ristek, Kementerian Agama, serta dinas pendidikan di seluruh Indonesia agar pelaksanaan PTM 100 persen menunggu tren penurunan mobilitas masyarakat setelah libur Natal dan tahun baru.

Komisioner KPAI Retno Listyarti juga mendorong agar pemerintah menunda penerapan PTM bagi anak TK dan SD sebelum mereka mendapatkan vaksinasi lengkap dua dosis.

"Hal ini demi menjamin pemenuhan hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia saat PTM digelar," jelas Retno.

Baca juga: IDI Sebut SKB 4 Menteri soal PTM 100 Persen Kurang Cocok Diterapkan Saat Ini

Desak vaksin merata

Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman menekankan pentingnya opsi pembelajaran daring tetap dilaksanakan dalam situasi seperti saat ini.

"Tentunya opsi sekolah daring itu tetap harus ada sebagaimana opsi work from home bagi para pekerja, itu harus ada," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

"Ini belum selesai pandemi Covid-19 dan kita punya potensi gelombang ketiga," sambungnya.

Ia menambahkan, beberapa peserta didik dan tenaga pengajar bahkan ada yang baru mendapatkan vaksinasi Covid-19. Sehingga, masih memerlukan waktu untuk membentuk antibodi.

Lebih jauh, Dicky mengingatkan bahwa melonjaknya angka penularan Covid-19 dapat memberikan efek dampak panjang. Selain itu, tidak sedikit negara yang harus mengalokasikan anggaran besar untuk menangani pandemi, tak terkecuali Indonesia.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah memberikan opsi yang dapat memberikan keamanan bagi masyarakat.

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PTM 100 Persen

"Saya ingatkan bicara opsi di masa pandemi tidak bisa rigid, kita harus punya opsi yang memfasilitasinya bagi yang terbatas kondisinya dan ini salah sau upaya untuk mengurangi perburukan pandemi," ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pelaksanaan PTM 100 persen rentan bagi peserta didik, khususnya mereka yang berusia 6-11 tahun. Sehingga, vaksinasi bagi anak usia sekolah mesti dituntaskan sebelum PTM 100 persen dimulai.

Ia pun mendesak pemerintah agar mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen hingga pelaksanaan vaksinasi anak merata.

"Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak,” kata Puan dalam siaran pers, Senin.