Selamat Datang, "Presiden" Yahya yang Menghidupkan!

MARHABAN, Ahlan wa Sahlan KH Yahya Cholil Staquf di belantara yang sudah sangat Anda kenal.

Anda lahir, tumbuh, dan besar di dalamnya. Meminum airnya, menikmati asupan makanannya, menghirup udaranya.

Menanam di hamparan tanahnya yang membentang dari punggung bumi, menembus langit.

Membentang dari nusantara, melintasi belahan dunia, lewat padang wasathiyah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah an Nahdliyah.

Marhaban, Gus Yahya! Anda datang di tengah kelapangan dada warga Nahdliyin. Dada yang luas, penerimaan yang sempurna, silakan menempati ruang-ruang yang membuat Anda leluasa menghidupkan benih yang ditanam para pendahulu.

Marhaban bermakna menyambut tanpa pretensi apapun. Ahlan Wa Sahlan; Anda bukan hanya diaku keluarga, tapi sudah menjadi kepala keluarga. Oleh sebab itu, Anda akan dimudahkan!

Andalah yang terang-terangan mengusung semangat Gus Dur ke dalam muktamar.

Andalah yang mengkonsolidir ratusan pendukung dengan latar raksasa "Menghidupkan Gus Dur".

Lewat buku babon "Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)", Anda buat jalan setapak masa depan NU untuk Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan visi tatanan dunia baru, Anda terjemahkan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 untuk dunia yang lebih damai dan sederajat.

Konstruksi jam'iyyah

Jika ada sementara kader yang sibuk merancang Satu Abad NU ke depan, Gus Yahya justru sebaliknya.

Ia tampak tak terlalu berminat bicara soal itu. Baginya, seratus tahun, merupakan waktu teramat panjang, penuh kejutan, dan sarat ketidakterdugaan.

Ketidakterdugaan adalah sunnatullah. Dalam situasi seperti itulah, bersama para kiai, Nahdliyin hidup berjamaah. Keterikatan kepada kiai disikapi santri sebagai harga mati.

Merujuk kepada Gus Dur, gurunya, Gus Yahya menempatkan para kiai pengasuh pondok pesantren sebagai cultural broker.

Kedudukannya yang sangat tinggi, menyimpan daya saring sangat efektif atas kemungkinan masuknya nilai-nilai tertentu luar pesantren yang potensial merusak.

Sebagai sebuah subkultur, pesantren memiliki tingkat kemandirian yang sangat kuat, sehingga tidak mudah diintervensi pihak luar.

Ini bisa terjadi, selain karena faktor-faktor yang "wajib" ada di pesantren seperti santri, masjid, asrama, sosok kiai sebagai pengasuh, menjadi faktor determinan.

Maka, bisa disaksikan, pesantren tak pernah berhenti diberkahi dengan lahirnya kiai-kiai besar yang menjelma pagar moral bagi esksistensi pesantren.

Kiai-kiai mencapai maqam seperti ini karena tingkat ketergantungan total kepada Tuhan, dan tidak bisa ditawar-tawar.

Warisan budaya keagamaan semacam ini tidak mudah ditemukan, selain di Indonesia. Inilah negara paling subur bagi tumbuh dan mekarnya tunas-tunas Islam Aswaja.

Pesantren dengan kiainya, bahkan bisa tumbuh di "tanah-tanah" gersang, di mana kantung budaya lain sulit ditanam.

Dalam keyakinan tertinggi para kiai, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Keberadaan pesantren adalah wujud kreasi Tuhan yang wajib dijaga.

Bagaimana cara menjaga kreasi Tuhan yang menjadi anugerah bangsa Indonesia? Bagi NU, yang paling mungkin adalah melembagakan kehidupan subkultur ke dalam kontruksi jam'iyyah.

NU harus menjadi kekuatan mekanistis yang men-drive semua potensi umat menjadi alat-alat kelengkapan bagi lahinya peradaban manusia.

Bangunan jam'iyyah harus mencakup banyak hal, seperti agenda, struktur, mekanisme, dan kualifikasi personalia.

Kabinet PBNU

Untuk menerjemahkan komponen-komponen ini, dibutuhkan bangunan struktur yang mengadaptasi sistem pemerintahan presidensial.

Seorang Ketua Umum adalah presiden yang berfungsi menjalankan tugas, mengelola kabinet, menetapkan program kerja dan mengevaluasinya.

Anggota kabinet bertugas menyapa wilayah, cabang, majelis anak cabang dan ranting dengan program konkret setelah menyerap kebutuhan umat.

Meski menggunakan konsep jalan setapak, NU harus memetakan agenda jangka panjang dengan menetapkan target capaian yang mencakup banyak sasaran.

Secara berkala, peta ini dievaluasi untuk diperoleh feedback yang maksimal.

Setiap program yang dilaksanakan di semua tingkatan, dari wilayah hingga anak ranting, harus dipastikan berjalan sesuai agenda kerja. Ukuran dibuat secara kualitatif dan kuantitatif.

Untuk program pemberdayaan ekonomi, misalnya, NU menetapkan target dan capaian dengan menciptakan outlet berkelas UMKM.

Coverage menjangkau semua warga NU secara nasional dan internasional.

Target yang berskala nasional diimplementasikan ke dalam target-target spesifik dan berjenjang pada semua tingkatan.

Dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke unit-unit terkecil di tingkat ranting dan diakhiri dengan evaluasi menyeluruh untuk diperoleh solusi komprehensif.

Untuk diversifikasi yang lebih terukur, cakupan program bidang ekonomi bisa diperluas meliputi, misalnya, pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, industri dan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil.

Dengan konsep manajemen terpadu, maka sasaran yang mencakup wilayah sangat luas, mesti dikonsolidasi lewat instrumen-instrumen organisasi yang akuntabel dan terstandar.

Keseluruhan struktur kepengurusan, dari tingkat PBNU hingga ranting, pengurus harian hingga pimpinan badan otonom, lembaga, dan lajnah, harus bergerak dalam satu frame yang sama. Mengalir secara mekanistis dalam satu kerangka yang utuh.

Aktivisme setiap cabang "kekuasaan" di NU pada semua tingkatan, tidak dianggap benar dan berstatus wanprestasi jika menyimpang dari frame NU tingkat nasional.

Menghidupkan NU

Dengan begitu, menghidupkan Gus Dur adalah menghidupkan NU dalam cakupan yang luas.

Menghidupkan kantung-kantung budaya pesantren dalam konstruksi jam'iyyah yang saling terkoneksi.

Maka, PBNU bekerja layaknya kabinet, PWNU adalah "pemerintahan" NU di tingkat provinsi.

Begitu juga PC "memerintah" NU di kabupaten dan kota, serta kepengurusan MWC di kecamatan dan ranting di desa/kelurahan.

Lembaga-lembaga yang tersedia, badan otonom dan lajnah, menjelma mesin raksasa birokrasi NU.

Mesin ini memiliki rentang kendali yang didisain secara modern, dari pusat menjangkau hingga ke daerah dan ranting.

Ujung tombak implementasi ada PCNU, fungsi PWNU lebih pada kordinasi dan PBNU menjadi markas besar dan pusat kendali.

Kehadiran Ketua Umum tidak selalu secara fisik, tapi bisa terwakili lewat program kerja.

Kekhasan potensi, keluasan dan kekurangan yang menyebabkan munculnya kerterbatasan di masing-masing daerah, harus menjadi pertimbangan utama setiap dilakukan eksekusi program.

Ini penting dilakukan, untuk memastikan strategi mencapai target nasional dan internasional, berjalan dengan benar.

Terkait kebutuhan ini semua, maka pembentukan lembaga antarsatu PCNU dengan PCNU lainnya, tidak mesti selalu seragam.

Dengan target dan pendekatan yang tidak sama pada sejumlah program kerja, maka dibutuhkan sosok-sosok terampil, memiliki keahlian, dan dibekali kemampuan organisasi yang memadai secara kualitatif dan moral.

Dia memiliki ketajaman batin untuk bisa mengukur kebutuhan umat yang tidak selalu sama pada setiap daerah.

Para penanggungjawab program harus memenuhi kualifikasi untuk mengelola instrumen yang ditetapkan.

Untuk operasionalisasi program dan optimalisasi sasaran dan target, NU memiliki modalitas yang memadai.

Tenaga ahli dan profesional NU melimpah. Para sarjana berkualifikasi. Kemampuan anak-anak NU tidak berada di bawah standar anggota kabinet.

Mereka akan menjadi conterpart yang sepadan, misalnya, bagi menteri pertanian, menteri pendidikan, menteri kesehatan, menteri umkm, atau menteri kelautan.