Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Kompas.com - 08/12/2021, 20:11 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan sarana komunikasi dan informatika untuk memberikan sosialisasi terkait penanganan Covid-19 ke masyarakat.

Salah satu sosialisasi itu, kata dia, dengan melakukan komunikasi ke berbagai pihak guna membangun imunitas masyarakat melalui vaksinasi.

“Pada saat awal pandemi Covid-19 itu kan vaksin belum ada. Apa yang harus kami lakukan? Nah, kami butuh saling komunikasi agar penanganan pandemi maupun program vaksinasi berjalan baik,” ucap Johnny imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/12/2021).

Begitu pula untuk pencegahan penularan, pemerintah terus menggencarkan penerapan protokol kesehatan (prokes) melalui 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Baca juga: Periode Natal dan Tahun Baru 2022, Polres Tangsel Gelar Razia Prokes Covid-10

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi virtual bertajuk “Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pemulihan Kesehatan” yang disiarkan YouTube Tempodotco, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Johnny mengatakan, perkembangan seputar virus SARS-CoV-2 cenderung tidak konsisten dan dapat berubah-ubah setiap waktu.

Menurutnya, inkonsistensi dari perkembangan virus tersebut membuat pemerintah menjadi tidak konsisten dalam menangani pandemi Covid-19.

“Penyakit atau virusnya sendiri tidak konsisten, berubah-ubah terus. Akibatnya kebijakan kami menjadi tidak konsisten dalam menangani itu karena harus mengikuti perkembangan Covid-19,” ucap politisi Nasdem itu.

Baca juga: PPKM Level 3 Serentak Batal, Kebijakan Karantina Pemudik ke Banyumas Ditiadakan

Kendati demikian, lanjut dia, pemerintah tetap mengikuti perkembangan dari virus SARS-CoV-2, meski tidak mudah bagi masyarakat menerima setiap perubahan tersebut.

Dari perkembangan itu, sebut Johnny, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan. Salah satunya menutup atau membuka akses perbatasan negara.

“Saat itu, kebijakan terkait pembatasan mendapat kritik dari sejumlah pihak. Begitu kami buka border, epidemiolog mengatakan bahwa keputusan itu tidak benar, harus lockdown dan ditutup,” imbuhnya.

Meski terdapat pro kontra, Johnny mengaku bersyukur Indonesia masih memiliki presiden yang tegas, rendah diri, serta mampu berkomunikasi.

Tak hanya berkomunikasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga diklaim dapat berdiskusi mencari masukan terkait penanganan pandemi dengan pemimpin negara lain.

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya".

Penulis: Rahel Narda Chaterine | Editor: Icha Rastika

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com