Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Kompas.com - 27/10/2021, 15:04 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi meminta masyarakat tidak lengah dan abai terhadap protokol kesehatan (prokes) meski penurunan kasus Covid-19 di Indonesia menurun.

Adapun prokes yang dimaksud yaitu menerapkan 6M, meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

"Jangan sampai penurunan kepatuhan terhadap prokes ini akan menjadi celah munculnya gelombang baru dan masuknya varian baru," imbuh Sonny dikutip dari pernyataan pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/10/2021).

Lebih lanjut, ia mengatakan, masyarakat perlu menyadari bahwa pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Baca juga: Ada Kasus Covid-19 di Sekolah Bantul, Sultan HB X: PTM Tetap Lanjut

Tak hanya itu, masyarakat juga harus belajar banyak dari pengalaman negara lain, terutama yang telah mengalami gelombang ketiga bahkan keempat.

Menurut Sonny, lonjakan kasus Covid-19 di beberapa negara tersebut terjadi akibat pelonggaran pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat serta prokes.

Pelonggaran aktivitas hingga prokes itu juga sudah mulai terlihat di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan monitoring perubahan perilaku yang diamati Satgas Covid-19 sejak 12 Oktober 2021.

"Persentase tingkat kepatuhan memakai masker di kabupaten, kota, dan kecamatan berada di bawah 6 persen. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan," ujar Sonny.

Baca juga: 6 Alasan Harus Tetap Memakai Masker meski Telah Divaksin Lengkap

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tren kasus Covid-19 di dunia masih mengalami peningkatan.

Oleh karenanya, Jokowi mengajak masyarakat belajar dari penyebab kenaikan kasus Covid-19 secara global itu.

"Tren kenaikan kasus itu masalahnya ada pada tiga hal. Pertama, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Senin (25/10/2021) yang dirilis Sekretariat Presiden, Selasa (26/10/2021).

Kedua, lanjut dia, prokes yang tidak disiplin lagi, misalnya kebijakan lepas masker di sejumlah negara. Ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah," tuturnya.

Untuk mengantisipasi tren kenaikan kasus Covid-19, Jokowi menekankan agar kepala daerah dan semua elemen masyarakat berhati-hati terhadap ketiga hal tersebut.

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober".

Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Dani Prabowo

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com