Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Kompas.com - 27/10/2021, 12:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah menjelaskan terkait biaya sesungguhnya dari tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Biaya tes PCR masih dinilai publik terlalu mahal hingga kini meski sudah terjadi penurunan.

Nurhadi kemudian membandingkan harga tes PCR di Indonesia dan India yang terpaut jauh. Menurut dia, di India bahkan harga PCR hanya Rp 160.000, sedangkan Indonesia kini Rp 300.000.

"Harusnya, pemerintah wajib transparan hal harga PCR ini. Kenapa bisa lebih mahal dari India yang hanya Rp 160.000?," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Politisi Partai Nasdem ini menyadari bahwa sudah ada penjelasan dari Menteri Kesehatan (Menkes) terkait biaya tes PCR di India lebih murah karena mampu memproduksi komponen sendiri.

Namun, dari pernyataan itu justru timbul pertanyaan di benak Nurhadi. Ia mempertanyakan apakah dengan demikian Indonesia sulit untuk memproduksi komponen PCR sendiri.

"Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak bisa produksi tes PCR di dalam negeri? Sesulit apakah? Kendalanya apa? Komisi IX DPR ingin kejelasan," tegasnya.

Nurhadi mengingatkan pemerintah bahwa pandemi Covid-19 sudah berlangsung 1,5 tahun sejak pertama kali ditemukan kasus pada 2 Maret 2020.

Ia pun mempertanyakan mengapa Indonesia tidak bisa memproduksi komponen tes PCR sendiri. Padahal, Indonesia dinilai tak kalah mumpuni di bidang kesehatan dibandingkan India.

"Kita punya orang-orang hebat dan mumpuni di bidang kesehatan. Masa, enggak bisa produksi sendiri?," tanya Nurhadi.

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Atas penilaian tersebut, Nurhadi mengingatkan pemerintah untuk serius menangani polemik tes PCR yang terus berkepanjangan.

Salah satu sorotannya adalah biaya tes PCR yang masih tinggi meski sudah diturunkan menjadi Rp 300.000.

Menurut Nurhadi, harga itu justru masih bisa diturunkan kembali.

Sebab, ia menduga jika harga masih tinggi maka masyarakat akan berspekulasi adanya permainan bisnis laboratorium terkait PCR.

"Jangan sampai masyarakat berpikir ada permainan impor tes swab PCR ini. Masyarakat saat ini ingin pandemi segera berakhir dengan dibarengi ekonomi segera pulih kembali," pesan Nurhadi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

Baca juga: Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

Luhut mengatakan, meskipun kasus Covid-19 sudah menurun, pemerintah harus tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dan protokol kesehatan 3M agar tidak terjadi lonjakan kasus terutama selama periode libur Natal dan tahun baru.

"Secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama mengantisipasi Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com