Kompas.com - 27/08/2021, 15:40 WIB
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri. IstimewaKetua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling benar dan hebat sendiri dalam kehidupan bernegara.

Sebab, kata Salim, Indonesia merupakan bangsa yang besar dari aspek wilayahnya, sumber daya alam, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, serta pikiran manusianya.

"Dalam kebesaran Indonesia tersebut, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri," kata Salim, dalam acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan yang ditayangkan akun YouTube PKSTV DPR RI, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Presiden PKS Nilai Demokrasi Mundur di Era Pemerintahan Jokowi

"Tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI sendiri, apalagi sampai mengalienasi elemen bangsa lainnya," kata dia, melanjutkan.

Menurut Salim, sikap-sikap tersebut hanya akan memecah belah bangsa, mensegregasi dan menimbulkan disharmoni yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa.

Salim mengatakan, Indonesia teralalu besar untuk dikelola sendiri oleh satu atau dua kelompok saja.

Ia menyebutkan, bangsa Indonesia akan menjadi besar dan maju apabila semua pihak saling bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, serta strata sosial dan ekonomi.

Para pahlawan, kata Salim, telah memberi contoh bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bsia diraih dengan persatuan, bukan perpecahan.

"Bung Karno pernah berujar, perjuanganku lebih mudah melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Melawan bangsa sendiri maknanya adalah sikap bermusuhan, memecah belah, menyebarkan fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian di antara sesama anak bangsa," kata Salim.

Baca juga: Presiden PKS: Membangun Indonesia Bukan Sekadar Membangun Jalan Tol

Menurut dia, hal itu juga bermakna pada perilaku kesewenangan, ketidakadilan, kezaliman, hilangnya kepekaaan sosial rasa empati, serta rusaknya integritas dan moralitas di kalangan pemimpin, pejabat publik, elite politik, dan masyarakat umum.

"Sikap tersebut bukan saja buruk dan merusak tapi lambat laun menjerumuskan bangsa ini pada kehancuran dan menjadikan indonesia menjadi negara gagal," ujar Salim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.