Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan agar tidak ada pemotongan jumlah bantuan sosial (bansos) untuk warga.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengecek distribusi bantuan sosial di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Selasa (3/8/2021).

Muhadjir mengingatkan seluruh pihak terkait dalam disribusi bansos tersebut, terutama perangkat kelurahan/desa dan RT/RW.

"Pokoknya tidak boleh ada pemotongan. Semuanya harus disampaikan kepada yang berhak. Ingat, ini orang lagi susah, jangan memanfaatkan orang susah untuk kepentingan pribadi," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Dalam kunjungannya tersebut, Muhadjir melihat sudah banyak keluarga kurang mampu yang menerima bansos.

Namun, masih ada warga kurang mampu dan penyandang disabilitas lumpuh yang tidak menerimanya.

Bahkan di Desa Sukaraja, dia menemukan warga miskin yang tidak menerima satu pun dari skema bansos yang ada.

Muhadjir pun meminta pemerintah daerah untuk mencatat warga yang tidak terdata agar diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar mereka bisa mendapatkannya.

"Saya pesan kepada pemerintah daerah utamanya perangkat desa agar betul-betul melihat warganya agar jangan sampai kelewatan tidak mendapatkan bantuan," kata dia.

Apalagi, pemerintah telah menyalurkan ragam bantuan bagi masyarakat sebagai jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apa Pun

Bantuan tersebut antara lain bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial non reguler seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan bantuan beras 10 kg.

"Pokoknya kami akan bantu semua warga yang membutuhkan. Kalau dia belum terjangkau bantuan Kementerian Sosial (Kemensos), ada bantuan Dana Desa atau kelurahan. Kalau belum juga, Pak Bupati, Walikota juga menyediakan anggaran dana refocusing APBD," ucap dia.

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir juga didampingi Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri, Executive Vice President PT Pos Jaka Sunara, serta jajaran pemerintah daerah.

Selain itu, Muhadjir juga memberikan paket bantuan sembako bagi masyarakat rentan miskin yang dikunjungi dari hasil gotong royong pegawai Kemenko PMK serta bantuan masker.