Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

Kompas.com - 29/07/2021, 12:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mempercepat distribusi vaksin Covid-19.

Sebab, ia mendengar banyak masyarakat belum divaksinasi akibat keterbatasan suplai vaksin ke daerah.

"Padahal, saya sudah cek langsung ke Biofarma bahwa sebenarnya stok vaksin tersedia. Ini harus menjadi atensi bagaimana agar distribusi vaksin ke daerah bisa lebih dipercepat lagi sehingga semua masyarakat bisa divaksin," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Muhaimin menekankan agar vaksin didistribusikan hingga ke kampung-kampung dan wilayah pedalaman yang belum tersentuh vaksinasi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, berdasarkan konstitusi, pemerintah wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

"Saya minta agar vaksinasi terus dimasifkan dan dipercepat pengirimannya ke daerah dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang di kampung-kampung karena kasus Covid-19 juga cukup banyak terjadi di kampung-kampung," ujar dia.

Muhaimin juga menegaskan, syarat mengikuti vaksinasi mesti disederhanakan agar memudahkan masyarakat adat dan kelompok rentan mengakses vaksin.

Sebab, tidak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak di panti asuhan, lansia, dan tunawisma yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

"Petugas di lapangan harus memahami kondisi masyarakat. Jika ada kasus-kasus seperti itu jangan lantas masyarakat tidak bisa mendapatkan hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari potensi tertular dan bahkan menjadi korban Covid-19,” kata Muhaimin.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Adapun pemerintah telah mengamankan 440 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir 2021. 

Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, sisa dosis vaksin Covid-19 yang dibeli pemerintah akan dikirim bertahap hingga Desember 2021.

Kebutuhan vaksin Covid-19 Indonesia adalah 426,5 juta dosis.

Nadia mengatakan, saat ini jumlah vaksin Covid-19 di Indonesia baru terpenuhi sebanyak 30 persen dari total yang dibutuhkan.

Jumlah tersebut adalah 150 juta dosis yang baru diterima dari produsen vaksin.

"Sebanyak 64 juta dosis vaksin sudah diberikan (kepada masyarakat) dan ada 5 juta yang sudah terdistribusi," kata dia.

Sementara sisanya, ujar Nadia, masih dalam proses untuk menjadi vaksin jadi. Vaksin tersebut masih mengalami proses quality control sebelum didistribusikan.

Adapun untuk vaksin-vaksin di daerah yang mengalami kekurangan, Kemenkes sudah mulai mendistribusikan.

Saat ini di beberapa daerah banyak masyarakat yang sudah disuntik dosis pertama, tetapi belum mendapat suntikan dosis kedua karena tidak ada stok vaksin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com