Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Terjadi Overload Pasien di RS, IDI Minta Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat

Kompas.com - 19/07/2021, 14:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (PPKM) darurat dapat diperpanjang oleh pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan saat ini kondisi rumah sakit tengah kewalahan menampung pasien, terutama pasien Covid-19.

"Kami mengusulkan dengan kondisi data yang kami dapatkan, dengan masih adanya overload di beberapa rumah sakit, maka kami tetap berharap ini (PPKM) perlu diperpanjang," ujar Adib di acara Update Kondisi Dokter dan Strategi Upaya Mitigasi Risiko mencegah Kolapsnya Fasilitas Kesehatan, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Federasi Serikat Pekerja Keberatan jika PPKM Darurat Diperpanjang

Tidak hanya diperpanjang, evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali yang akan segera berakhir juga perlu dilakukan.

Termasuk memperluas penerapan PPKM tersebut di luar wilayah Jawa-Bali yang kasus Covid-19-nya berpotensi meningkat.

"Laporan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali yang sudah ada peningkatan kasus, maka ini perlu juga diupayakan perluasan di wilayah-wilayah yang potensinya sekarang adanya kenaikan kasus," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Dokter IDI Mahesa Paranadipa mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan sesuai undang-undang (UU) Karntina Kesehatan.

Baca juga: Besok Hari Terakhir PPKM Darurat, Apakah Diperpanjang? Ini Kata Satgas

Apalagi saat ini kasus Covid-19 yang terjadi semakin meningkat tajam.

"Jadi memang pertimbangannya selama lonjakan kasus belum bisa terkontrol dengan baik dan masih terus terjadi, maka harus segra dibuat kebijakan untuk membatasi gerak masyarakat," kata dia.

Sebab kebijakan PPKM membatasi mobilitas masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi dalam jarak dekat, sehingga pihaknya mendukung kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya pun mempercayakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan itu.

"Terutama kebijakan membatasi gerakan tapi harus dengan solusi-solusi bagi masyarakat," ucap Mahesa.

Baca juga: Evaluasi PPKM Darurat, Anies Sebut Masih Banyak Pasien Antre Masuk Rumah Sakit

Adapun PPKM darurat di Jawa-Bali akan berakhir besok, Selasa (20/7/2021).

Banyak kalangan mendesak agar PPKM tersebut diperpanjang mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang belum menurun.

Pemerintah pun belum memutuskan akan memperpanjang atau tidak kebijakan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com