Target Indonesia Bebas Covid-19 pada 17 Agustus di Tengah Lonjakan Kasus Baru

Kompas.com - 28/06/2021, 11:57 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia(Shutterstock) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALIlustrasi virus corona di Indonesia(Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo pernah memasang target bhawa Indonesia akan bebas Covid-19 pada 17 Agustus 2021, bertepatan dengan HUT RI ke 76.

"Mudah-mudahan pada ultah kemerdekaan bangsa, kita bisa mengendalikan Covid-19 ini dengan lebih baik, mengurangi angka yang terpapar Covid-19 dan mengurangi angka kematian," kata Doni dalam acara "Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih Pasca Pandemi, Selasa (2/3/2021).

Ketika itu, penularan Covid-19 di Indonesia mulai menurun setelah menghadapi lonjakan kasus pertama di bulan Januari akibat banyaknya aktivitas masyarakat di libur akhir tahun 2020.

Baca juga: Doni Monardo Optimistis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Pada 2 Maret, kasus aktif Covid-19 perlahan menurun setelah terjadi lonjakan kasus yang membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (bed occupancy ratio) melebihi 80 persen.

Saat itu, jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 149.645 orang. Adapun penambahan kasus baru berkisar di angka 5.000-6.000 orang per hari. Angka kesembuhan melampaui angka kasus baru yakni di kisaran 6.000-8.000 orang per hari.

Angka tersebut cukup menggembirakan karena kasus aktif Covid-19 berangsur turun dan bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit menurun sehingga pasien dengan penyakit lain yang membutuhkan perawatan intensif tidak terganggu. Sistem kesehatan yang sempat kolaps berangsur pulih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun rupanya Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 usai libur Lebaran. Hal itu diperparah dengan masuknya varian delta virus corona dari India yang memiliki daya tular lebih cepat.

Catatan Kompas.com, rekor penambahan kasus harian terjadi pada Minggu (27/6/2021). Tercatat ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 21.342 orang. 

Baca juga: Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal

Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.

Sebelumnhya pada Kamis (24/6/2021), kasus baru juga mencapai rekor tertinggi sebanyak 20.574 kasus Covid-19.

Rekor penambahan kasus harian Covid-19 sebelumnya terjadi pada Rabu (23/6/2021) yaitu sebanyak 15.308 kasus. Kemudian, dua hari sebelumnya, penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi terjadi pada Senin (21/6/2021) yaitu sebanyak 14.536 kasus.

Selain itu, kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 207.685 pasien pada Minggu (27/6/2021). Jumlah itu bertambah 12.909 kasus hanya dalam tempo 24 jam terakhir. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi selama pandemi Covid-19.

Fenomena lonjakan kasus Covid-19 tersebut menyebabkan angka BOR kembali tinggi. Di Pulau Jawa, angka BOR rata-rata sudah melebihi 80 persen atau di atas normal.

Baca juga: UPDATE: Rekor 207.685 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Bahkan, BOR di empat provinsi berada di atas 80 persen atau berada di zona merah. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta 93 persen, Banten 91 persen, Jawa Barat 89 persen, DI Yogyakarta 87 persen, dan Jawa Tengah 86 persen.

Menyikapi fenomena lonjakan kasus Covid-19 tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mendorong pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19.

Sebab, menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak lagi efektif menekan laju penularan virus.

"(PPKM mikro) ini enggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, dua minggu saja cukup atau tiga minggulah," kata Slamet kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Slamet mengatakan, jika pemerintah khawatir bahwa dengan PSBB ekonomi tak berjalan maka dapat dilakukan sejumlah modifikasi. Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen, tetapi dibatasi maksimal empat jam.

Baca juga: UPDATE: 21.342 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi. Slamet menyarankan agar penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional selama empat jam.

Selain itu, disarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasarkan pada zonasi Covid-19. Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

"Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalaupun masih ada yang pakai transportasi, ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan," ujar Slamet.

Bersamaan dengan itu, lanjut Slamet, pemerintah juga diminta menutup akses masyarakat dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia sementara waktu. Hal ini demi mencegah terjadinya importasi kasus, khususnya varian baru virus corona.

Baca juga: Pecah Rekor, Vaksinasi Covid-19 Indonesia Tembus 1,3 Juta dalam Sehari

 

Slamet menyebutkan, ledakan kasus yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan merupakan akibat dari masuknya virus corona varian Delta yang menyebar begitu cepat.

Lonjakan kasus ini, kata dia, bukan lagi diakibatkan oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri.

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, enggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," kata Slamet.

Oleh karenanya, Slamet menyarankan pemerintah memperketat akses warga yang hendak masuk ke Indonesia. Jika tak bisa dilakukan penutupan akses secara total, pemerintah dapat memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari, sekarang harus 10 hari kan bisa," kata dia.

 

 

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.