Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Indonesia Bebas Covid-19 pada 17 Agustus di Tengah Lonjakan Kasus Baru

Kompas.com - 28/06/2021, 11:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo pernah memasang target bhawa Indonesia akan bebas Covid-19 pada 17 Agustus 2021, bertepatan dengan HUT RI ke 76.

"Mudah-mudahan pada ultah kemerdekaan bangsa, kita bisa mengendalikan Covid-19 ini dengan lebih baik, mengurangi angka yang terpapar Covid-19 dan mengurangi angka kematian," kata Doni dalam acara "Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih Pasca Pandemi, Selasa (2/3/2021).

Ketika itu, penularan Covid-19 di Indonesia mulai menurun setelah menghadapi lonjakan kasus pertama di bulan Januari akibat banyaknya aktivitas masyarakat di libur akhir tahun 2020.

Baca juga: Doni Monardo Optimistis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Pada 2 Maret, kasus aktif Covid-19 perlahan menurun setelah terjadi lonjakan kasus yang membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (bed occupancy ratio) melebihi 80 persen.

Saat itu, jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 149.645 orang. Adapun penambahan kasus baru berkisar di angka 5.000-6.000 orang per hari. Angka kesembuhan melampaui angka kasus baru yakni di kisaran 6.000-8.000 orang per hari.

Angka tersebut cukup menggembirakan karena kasus aktif Covid-19 berangsur turun dan bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit menurun sehingga pasien dengan penyakit lain yang membutuhkan perawatan intensif tidak terganggu. Sistem kesehatan yang sempat kolaps berangsur pulih.

Namun rupanya Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 usai libur Lebaran. Hal itu diperparah dengan masuknya varian delta virus corona dari India yang memiliki daya tular lebih cepat.

Catatan Kompas.com, rekor penambahan kasus harian terjadi pada Minggu (27/6/2021). Tercatat ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 21.342 orang. 

Baca juga: Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal

Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.

Sebelumnhya pada Kamis (24/6/2021), kasus baru juga mencapai rekor tertinggi sebanyak 20.574 kasus Covid-19.

Rekor penambahan kasus harian Covid-19 sebelumnya terjadi pada Rabu (23/6/2021) yaitu sebanyak 15.308 kasus. Kemudian, dua hari sebelumnya, penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi terjadi pada Senin (21/6/2021) yaitu sebanyak 14.536 kasus.

Selain itu, kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 207.685 pasien pada Minggu (27/6/2021). Jumlah itu bertambah 12.909 kasus hanya dalam tempo 24 jam terakhir. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi selama pandemi Covid-19.

Fenomena lonjakan kasus Covid-19 tersebut menyebabkan angka BOR kembali tinggi. Di Pulau Jawa, angka BOR rata-rata sudah melebihi 80 persen atau di atas normal.

Baca juga: UPDATE: Rekor 207.685 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Bahkan, BOR di empat provinsi berada di atas 80 persen atau berada di zona merah. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta 93 persen, Banten 91 persen, Jawa Barat 89 persen, DI Yogyakarta 87 persen, dan Jawa Tengah 86 persen.

Menyikapi fenomena lonjakan kasus Covid-19 tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mendorong pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19.

Sebab, menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak lagi efektif menekan laju penularan virus.

"(PPKM mikro) ini enggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, dua minggu saja cukup atau tiga minggulah," kata Slamet kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Slamet mengatakan, jika pemerintah khawatir bahwa dengan PSBB ekonomi tak berjalan maka dapat dilakukan sejumlah modifikasi. Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen, tetapi dibatasi maksimal empat jam.

Baca juga: UPDATE: 21.342 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi. Slamet menyarankan agar penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional selama empat jam.

Selain itu, disarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasarkan pada zonasi Covid-19. Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

"Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalaupun masih ada yang pakai transportasi, ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan," ujar Slamet.

Bersamaan dengan itu, lanjut Slamet, pemerintah juga diminta menutup akses masyarakat dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia sementara waktu. Hal ini demi mencegah terjadinya importasi kasus, khususnya varian baru virus corona.

Baca juga: Pecah Rekor, Vaksinasi Covid-19 Indonesia Tembus 1,3 Juta dalam Sehari

 

Slamet menyebutkan, ledakan kasus yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan merupakan akibat dari masuknya virus corona varian Delta yang menyebar begitu cepat.

Lonjakan kasus ini, kata dia, bukan lagi diakibatkan oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri.

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, enggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," kata Slamet.

Oleh karenanya, Slamet menyarankan pemerintah memperketat akses warga yang hendak masuk ke Indonesia. Jika tak bisa dilakukan penutupan akses secara total, pemerintah dapat memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari, sekarang harus 10 hari kan bisa," kata dia.

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com