Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kasus positif meningkat tajam hingga 92 persen dalam empat pekan terakhir.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam dan tidak dapat ditoleransi,” kata Wiku dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Menurut Wiku, enam provinsi di Pulau Jawa menyumbangkan kenaikan kasus Covid-19 mingguan tertinggi, berdasarkan data 20 Juni 2021.

Baca juga: Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM 

Kenaikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta yang angkanya mencapai 387 persen atau total kenaikan 20.634 kasus.

Kemudian, Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus. Lalu Jawa Tengah naik 105 persen dengan total peningkatan 5.896 kasus.

Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus. Kemudian, peningkatan di DI Yogyakarta mencapai 197 persen dengan total kenaikan 2.583 kasus.

Terakhir, di Banten kasus meningkat hingga 189 persen dengan total kenaikan 967 kasus.

Wiku menyebut, peningkatan ini diikuti dengan melonjaknya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19.

Lima provinsi di Pulau Jawa mencatatkan BOR di atas 80 persen per 21 Juni 2021. Kelimanya yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

"Hanya provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen," ucap Wiku.

Baca juga: Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Dengan tren peningkatan tersebut, Wiku meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Ia juga mendorong pemda segera membentuk posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Wiku, masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko berpotensi menghambat koordinasi penanganan Covid-19. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.

Apabila posko sudah terbentuk, lanjut Wiku, langkah selanjutnya yaitu memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko dijalankan dengan baik oleh setiap unsur yang terlibat.

"Ingat, Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa, sehingga apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” kata dia.