Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 22/06/2021, 21:11 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021). Dok. BNPBJuru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar kenaikan kasus virus corona di Indonesia.

Dalam 4 minggu terakhir kasus Covid-19 melonjak hingga 92 persen. Tercatat, lonjakan tertinggi terjadi di enam provinsi di Pulau Jawa.

"Enam provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia," kata Wiku dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Kenaikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta yang mencapai angka 387 persen, atau total kenaikan 20.634 kasus.

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Kemudian, Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus. Lalu Jawa Tengah naik 105 persen dengan total peningkatan 5.896 kasus.

Selanjutnya, Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus. Lalu, peningkatan di DI Yogyakarta mencapai 197 persen dengan total kenaikan 2.583 kasus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, di Banten kasus meningkat hingga 189 persen dengan total kenaikan 967 kasus.

Wiku menyebut, peningkatan ini diikuti dengan melonjaknya angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19.

Bahkan, 5 dari 6 provinsi di Pulau Jawa mencatatkan BOR di atas 80 persen per tanggal 21 Juni 2021.

"Hanya provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen," ujar Wiku.

Baca juga: Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Dengan adanya catatan tersebut, Wiku meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai saat ini. Ia juga mendorong daerah segera membentuk posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Wiku menyebut, masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko berpotensi menghambat koordinasi penanganan Covid-19, sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.

“Penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan," kata Wiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X