Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

60 Persen Produk Nestle Disebut Tidak Sehat, YLKI: Warning Keras Perketat Pengawasan

Kompas.com - 09/06/2021, 10:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, informasi terkait 60 persen produk Nestle tidak sehat harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah.

Pemerintah seperti mendapat peringatan untuk memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

"Ini warning keras bagi pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan dan pengaturan lebih ketat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, khususnya Nestle," kata Tulus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: 60 Persen Produk Nestle Disebut Tak Sehat, Ini Kata BPOM

Tulus mengatakan, pemerintah harus memperketat pengaturan tentang standar kandungan gula, garam dan lemak (GGL) pada setiap produk makanan dan minuman.

Ia mencontohkan, di Korea Selatan sulit ditemukan produk makanan yang memiliki pemanis di pasaran secara terbuka.

Sedangkan, di Indonesia sangat mudah menemukan produk makanan dan minuman tersebut di warung-warung dan toko modern.

"Nah itu menurut saya di sini dituntut keseriusan dari Kemenkes yang selama ini Kemenkes masih ambigu di dalam mengatur pengendalian gula, garam dan lemak (GGL) dalam produk makanan yang beredar di masyarakat dan khususnya untuk industri makanan besar sekalipun," ujarnya.

Baca juga: YLKI: Eiger Seharusnya Dengarkan Masukan Konsumen

Menurut Tulus, produk makanan dan minuman yang tidak sehat di Indonesia tidak hanya buatan Nestle, tetapi seluruh industri makanan dan minuman yang beredar di pasaran.

Akibatnya, kata dia, banyak anak-anak yang menderita penyakit yang seharusnya belum akan dialaminya.

"Penyakit seperti obesitas pada remaja, darah tinggi, asam urat dan lainnya, ini kenapa? Karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dengan indikator kandungan GGL yang tinggi. Sekali lagi ini harus diintervensi oleh pemerintah atau negara baik kandungan maksimal atau distribusinya," ucap dia.

Lebih lanjut, Tulus mengatakan, atas pengakuan dari Nestle yang transparan terkait produknya, hal tersebut harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar untuk membuat standarisasi GGL untuk produk makanan dan minuman.

"Nah ini mau mengatur masyarakat untuk sehat atau melindungi kepentingan industri dalam jangka pendek. Ini jangan tarik ulur," ujar dia.

Baca juga: Soal Keberatan Eiger ke YouTuber, YLKI Minta Tak Ada Intervensi ke Konsumen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com