Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Ungkap Alasan soal Penunjukan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom

Kompas.com - 30/05/2021, 15:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyayangkan soal anggapan pengangkatan Abdee "Slank" sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk semata-mata karena pernah menjadi relawan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Irfan menyebut, pemerintah punya alasan lain di balik penunjukan musisi yang memiliki nama lengkap Abdee Negara Nurdin itu.

"Saya prihatin dan menyayangkan adanya tuduhan dari sejumlah kalangan. Jangan terlalu cepat underestimate pada sosok Abdee Slank," ujar Irfan, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Apa Alasan Erick Thohir Mengangkat Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom?

Menurut Irfan, Abdee sosok yang visioner, kreatif, dan pekerja keras, khususnya dalam menghadapi era disrupsi digital seperti saat ini.

Ia mengatakan, visi dan ide kreatif Abdee dibutuhkan oleh Telkom dalam menghadapi tantangan bisnis pada masa modern.

Dalam menghadapi disrupsi teknologi dan digital, kata Irfan, tidak hanya dibutuhkan ahli-ahli di bidang teknologi informasi, tetapi juga sosok yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk industri kreatif.

Irfan menekankan, Telkom bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang perangkat dan infrastruktur telekomunikasi. Sebab, Telkom memiliki anak perusahaan yang bergerak di industri kreatif seperti konten seluler dan e-commerce.

"Abdee merupakan sosok yang memiliki pemikiran out of the box yang sangat dibutuhkan Telkom untuk mengembangkan bisnis di era digital ini. Ia bisa memberikan masukan yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh PT Telkom," tuturnya.

Baca juga: Deretan Pendukung Jokowi Jadi Komisaris BUMN: Fadjroel hingga Abdee Slank

Menurut Irfan, Abdee tidak hanya berpengalaman dalam industri musik dan digital teknologi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Ia mengatakan, Abdee pernah menjadi Tim Pakar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HKI Kemenkumham) dalam penyusunan UU Hak Cipta dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada 2013.

Abdee juga pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2016.

"Maka seharusnya penilaian masyarakat kepada Abdee Slank haruslah secara objektif," ujar Irfan.

Irfan meminta masyarakat tidak lagi terjebak pada dikotomi pendukung Jokowi atau Prabowo. Sebab, Pilpres 2019 sudah berlalu.

Ia mengatakan, tidak ada lagi pendukung Jokowi dan Probowo. Saat ini, semua anak bangsa seharusnya mendukung NKRI.

"Berikan keleluasaan kepada pemerintahan dan Pak Jokowi untuk memilih talenta-talenta yang terbaik agar dapat membantu beliau membangun bangsa ini, termasuk membantu mengembangkan BUMN seperti dalam penunjukan Abdee Slank," kata Irfan.

Baca juga: Rekam Jejak Karier Abdee “Slank” hingga Jadi Komisaris Telkom

Pengangkatan Abdee sebagai komisaris Telkom menambah daftar pendukung dan relawan Jokowi yang mendapat jabatan komisaris.

Selain Abdee, ada sejumlah nama pendukung Jokowi yanglebih dulu menjadi komisaris perusahaan pelat merah.

Antara lain, Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Utama Adhi Karya, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan dan Ulin Yusron sebagai komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com