Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Kompas.com - 17/05/2021, 06:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, sebanyak 20 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan angka kematian akibat Covid-19.

Data ini berdasarkan catatan Satgas hingga 15 Mei 2021.

"Ada 20 provinsi mengalami kenaikan angka kematian. Ini berkontribusi dalam kenaikan persentase angka kematian secara nasional sebesar 0,02 persen dalam enam hari terakhir," ujar Dewi dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 secara virtual, Minggu (16/5/2021).

Satgas mencatat persentase angka kematian nasional naik dari 2,74 persen menjadi 2,76 persen.

Baca juga: Ramai Spanduk Penolakan Pemudik yang Balik Tanpa Surat Bebas Covid-19, Wali Kota Tangsel: Ikuti Kehendak Warga

Adapun provinsi yang mengalami kenaikan angka kematian yakni Kalimantan Selatan, Bali, Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Lampung. Banten, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Yogyakarta, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Kalimantan Barat.

"Selain itu, hanya ada enam provinsi yang mengalami penurunan angka kematian dan delapan provinsi dengan angka kematian yang tetap," lanjut Dewi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, kenaikan angka kematian ini harus dijadikan evaluasi penanganan kasus Covid-19 di tingkat nasional dan daerah.

"Persentase kematian kita mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir ini. Tolong setiap daerah mencermati kembali kemudian melalukan evaluasi dan mempelajari kenapa terjadi kenaikan kematian," ujar Doni.

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas, pada 15 Mei, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebesar 2,76 persen. Sementara itu, persentase kasus angka kematian akibat Covid-19 di dunia sebesar 2,07 persen.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Polisi Bubarkan Wisatawan di Transera Waterpark Bekasi

Oleh karenanya, Doni meminta daerah merinci penyebab tingginya kasus kematian.

Menurut dia, harus dipastikan apakah tingginya angka kematian karena pasien terlambat mendapatkan perawatan atau disebabkan stok obat yang sudah mulai berkurang.

"Apakah mungkin ada faktor komorbid yang relatif tinggi (di suatu daerah) atau ada kelompok lansia yang juga dikategorikan sebagai kelompok rentan," tutur Doni.

Faktor-faktor di atas, menurutnya, penting diidentifikasi karena negara harus memberikan perlindungan kepada warga yang terpapar Covid-19, khususnya bagi kelompok rentan agar mendapat pelayanan yang lebih optimal.

"Sehingga, jika mengalami gejala maka prioritas pertama harus mendapat perawatan," tambah Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com