Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Kompas.com - 11/05/2021, 09:52 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung lokasi penyekatan mudik di Gerbang Tol Cikarang, Jawa Barat.

Muhadjir yang didampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Wakapolres Metro Bekasi AKBP Rikson Situmorang, dan Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal, memastikan proses penyekatan di gerbang tol dari penyekatan DKI Jakarta ke Tol Cikampek, Kaliurip dan seterusnya berjalan dengan baik.

"Laporan dari Wakapolres dan Ditlantas untuk pintu masuk di sini, untuk wilayah jalur Bekasi berjalan dengan baik," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2021) malam.

Baca juga: Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Muhadjir menegaskan, pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah menyiapkan tempat karantina bagi masyarakat yang terlanjur mudik dan sudah tiba di kampung halaman.

"Jadi ini tidak main-main pemerintah untuk memperketat mudik ini sampai di tujuan akhir dari mereka yang nekat mudik. Yang datang juga akan kita tangani, kita urus betul, kita karantina. Akan percuma saja nanti mudiknya," ujar Muhadjir.

Menurut dia, berdasarkan laporan Ditlantas, proses pemutarbalikkan kendaraan masyarakat yang masih nekat mudik telah diatur sehingga tidak terjadi kekisruhan ataupun kerumunan massa.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan oleh petugas maupun pengguna jalan.

Pada kesempatan tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan, pihaknya akan terus bersiaga 24 jam guna mengantisipasi pergerakan calon pemudik.

Akmal menekankan semua orang yang nekat mudik akan diputarbalikkan sehingga tidak bisa lolos melewati Tol Cikarang.

"Kita 24 jam selalu ada di lapangan dan melakukan pengecekan, tidak ada perbedaan sama sekali karena SOP-nya sama," tegas Akmal.

Baca juga: Anaknya Mengarang Cerita Mudik Jalan Kaki ke Bandung, Ibunda Dani Mengaku Malu: Saya Capek Ngurus Dia

Diketahui, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021).

Presiden Joko Widodo mengatakan, larangan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com