Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/04/2021, 08:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penyuntikan vaksin Covid-19 baru 19 juta dosis hingga 27 April 2021.

Jokowi mengingatkan, target vaksinasi pemerintah yakni sebanyak 70 juta orang bisa disuntik vaksin pada Juli 2021 mendatang

"Sampai 27 April, yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang," ujar Jokowi dalam pengarahan secara virtual kepada kepala daerah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong dan Ketersediaan Vaksin Covid-19 yang Jadi Kendala

Oleh karena itu, kepala negara mengingatkan agar vaksinasi massal Covid-19 di daerah jangan sampai terhenti.

Sebab, pemerintah pusat telah berupaya mengadakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

"Saya titip terus soal vaksinasi massal, daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah menyiapkan vaksinasi," kata Jokowi.

"Kalau ada vaksinnya jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen, segera disuntikan ke beberapa target (jika vaksin sudah disalurkan ke daerah)," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai negara.

Baca juga: Anhui Siap Kirim 10-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 ke Indonesia Juni-Juli 2021

Namun, vaksin tersebut datang secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Diperkirakan, vaksin akan tiba di Tanah Air dalam jumlah besar pada pertengahan tahun ini.

"Ini awal-awal ini baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa per bulan 60 juta, 70 juta (dosis)," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Jokowi mengatakan, 426 juta dosis vaksin itu diperuntukkan bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa.

Jumlah tersebut tidaklah sedikit. Oleh karena itu, kata Jokowi, vaksinasi dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Seputar Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, penyuntikan vaksin sudah mulai menyasar ke petugas pelayan publik dan kelompok lanjut usia.

Jokowi pun meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi untuk tempat-tempat yang interaksi masyarakat dan mobilitasnya tinggi.

Sebab, di tempat tersebut, potensi penularan virus corona cenderung lebih tinggi.

"Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antar orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan," ujar Jokowi.

Ia menyebut, penting bagi kepala daerah mengawal vaksinasi. Sebab, program ini diharapkan membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas sehingga dapat mengakhiri pandemi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Ragu Ajudan Kapolda Kaltara Tewas Karena Lalai Bersihkan Senjata

IPW Ragu Ajudan Kapolda Kaltara Tewas Karena Lalai Bersihkan Senjata

Nasional
PDI-P Punya Aturan Satu Keluarga Harus Separtai, Kaesang: Mau Lihat KK Saya?

PDI-P Punya Aturan Satu Keluarga Harus Separtai, Kaesang: Mau Lihat KK Saya?

Nasional
Ditanya PSI Dukung Ganjar atau Prabowo, Kaesang: Kok Anies Enggak Disebut?

Ditanya PSI Dukung Ganjar atau Prabowo, Kaesang: Kok Anies Enggak Disebut?

Nasional
Menanti Transparansi Polri Usut Kematian Ajudan Kapolda Kaltara

Menanti Transparansi Polri Usut Kematian Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kaesang Akui Jadi Ketum PSI Berkat 'Privilege' Anak Presiden Jokowi

Kaesang Akui Jadi Ketum PSI Berkat "Privilege" Anak Presiden Jokowi

Nasional
Dugaan Pelecehan oleh Prajurit Kostrad, Pangkostrad Pastikan Korban Dapat Penanganan Psikologis

Dugaan Pelecehan oleh Prajurit Kostrad, Pangkostrad Pastikan Korban Dapat Penanganan Psikologis

Nasional
Kepala Desa Janji Upaya Bukan Jokowi

Kepala Desa Janji Upaya Bukan Jokowi

Nasional
3 Calon Pengganti Irjen Karyoto di KPK, Ada Staf Ahli Kapolri hingga Kajati Kepri

3 Calon Pengganti Irjen Karyoto di KPK, Ada Staf Ahli Kapolri hingga Kajati Kepri

Nasional
Kaesang dan PSI Bakal Jadi Patokan Sikap Politik Jokowi di Pilpres

Kaesang dan PSI Bakal Jadi Patokan Sikap Politik Jokowi di Pilpres

Nasional
Wakil Ketua KPK Fasilitasi Perwira TNI Bertemu Tahanan Korupsi, MAKI: Salah, Nabrak SOP

Wakil Ketua KPK Fasilitasi Perwira TNI Bertemu Tahanan Korupsi, MAKI: Salah, Nabrak SOP

Nasional
Kaesang Pangarep Ketum PSI Dinilai Sinyal Pisah Jalan Jokowi dan PDI-P

Kaesang Pangarep Ketum PSI Dinilai Sinyal Pisah Jalan Jokowi dan PDI-P

Nasional
Bahas Alutsista dengan Wakasad, Pangkostrad: Ke Depan Kita Akan Lebih Banyak Pakai Drone dan Satelit

Bahas Alutsista dengan Wakasad, Pangkostrad: Ke Depan Kita Akan Lebih Banyak Pakai Drone dan Satelit

Nasional
Wacana Bacawapres Ganjar Seorang Perempuan, Siapa Bakal Dilirik?

Wacana Bacawapres Ganjar Seorang Perempuan, Siapa Bakal Dilirik?

Nasional
PSI, Kaesang Pangarep, dan Tanda Tanya 'Idealisme' Partai Anak Muda

PSI, Kaesang Pangarep, dan Tanda Tanya "Idealisme" Partai Anak Muda

Nasional
Pemerintah Diminta Perketat Aturan Rokok dalam PP Turunan UU Kesehatan

Pemerintah Diminta Perketat Aturan Rokok dalam PP Turunan UU Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com