Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/04/2021, 17:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat memastikan bahwa pihaknya akan kembali mendesain kebijakan pembangunan di wilayah tersebut pasca bencana.

Dalam merealisasikannya, pihaknya telah berkoordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian/lembaga terkait.

"Pemerintah NTT bersama BNPB dan kementerian/lembaga sedang berkoordinasi untuk mendesain kembali kebijakan pembangunan yang akan diimplementasikan di tahun-tahun mendatang," kata Viktor di acara konferensi pers BNPB, Jumat (16/4/2021).

Kebijakan tersebut utamanya terkait dengan dampak sosial ekonomi dari bencana alam yang terjadi di NTT, yakni banjir bandang.

Baca juga: KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Viktor mengatakan, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang seperti jalan, jembatan, bendungan, kerusakan lahan pertanian, dan kehilangan ternak dialami masyarakat NTT jumlahnya sangat signifikan.

Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan secara resmi kepada kementerian/lembaga terkait agar bisa ditangani.

"Sehingga bisa didesain perbaikan atau pembangunan pada tahun-tahun anggaran 2021/2022 dan seterusnya," kata dia.

Viktor menjelaskan, akibat bencana banjir bandang yang terjadi, terdapat 14.892 unit bangunan rusak berat, 12.895 rusak sedang, dan 43.089 rusak ringan, sedangkan yang terdampak ada 70.796.

Kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial di seluruh NTT akibat bencana tersebut berjumlah 2.927 unit.

Kemudian, keluarga yang terdampak akibat banjir bandang ada 127.414 kepala keluarga dengan para pengungsi tinggal di 62 titik pengungsian di seluruh NTT.

Baca juga: Warga Sumbar Kirim 1,5 Ton Rendang dan Uang Rp 750 Juta untuk Korban Banjir NTT

Adapun korban akibat bencana alam di NTT per Jumat ini terdapat 181 orang orang yang meninggal dunia, 47 orang hilang, dan luka-luka 225 orang.

Mereka yang luka-luka pun, kata dia, masih dirawat baik di rumah sakit maupun di puskesmas.

Sementara itu, pengungsi awalnya terdapat 7.425 kepala keluarga atau 58.914 orang yang mengungsi.

"Saat ini yang tinggal di posko penampungan tinggal 1.023 kepala keluarga atau 4.182 orang. Sedangkan yang di rumah-rumah berjumlah 43.425 orang," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com