Cegah Kecurangan, BKN Akan Gunakan Face Recognition dalam Tes CPNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menggunakan aplikasi face recognition untuk mencegah kecurangan dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, melalui aplikasi tersebut, diharapkan tidak ada lagi kecurangan peserta seleksi yang menggunakan jasa calo atau joki.

"Untuk yang sekarang ini tidak bisa lagi karena kami sudah menggunakan face recognition. Jadi itu bisa untuk menetralkan upaya-upaya untuk menggunakan joki dalam tes CPNS," kata Bima dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Menpan RB: Arahan Jokowi, CPNS 2021 Perbanyak Penyuluh Lapangan, yang Hanya Duduk Dikurangi

Aplikasi face recognition dapat melihat dan mencocokkan wajah peserta ujian. Bima meyakini praktik kecurangan dengan menggunakan joki tidak akan terjadi.

"Kalau dulu masih mungkin calo masuk walaupun sudah diperiksa macam-macam tapi masih ada kemungkinan dikerjakan oleh calo atau joki," ujar Bima.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan, praktik percaloan selalu muncul setiap tes penerimaan CPNS.

Menurut Tjahjo, masyarakat harus mewaspadai para calo yang bergentayangan agar tidak dirugikan dengan praktik yang mereka lakukan.

Baca juga: PNS yang Terlibat Praktik Calo Rekrutmen CPNS Terancam Dipecat

Ia mencontohkan pada 2019 lalu, ada sekitar 10 orang yang mendatangi rumahnya karena mereka mendapat informasi akan diberikan SK khusus dari Tjahjo.

"Katanya Pak Menpan mau nyerahkan SK khusus dan itu dikumpulkannya di hari libur ya di gedung DPR ini sampai bisa sampai ratusan orang, alhamdulillah orangnya sudah ditangkap, sampai bisa puluhan miliar," kata Tjahjo.

Ia menyebut, para calo itu tergabung dalam suatu jaringan di mana terdapat pula mantan pegawai negeri sipil yang masuk dalam jaringan tersebut.

"Modusnya macam-macam, ya dengan segala hormat, yang ditangkap juga mantan PNS yang punya jaringan. Tapi di (Kementerian) PAN-RB dan di BKN sudah memperkuat rambu-rambu itu, sulit untuk kita bermain," ujar dia.