Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX Sarankan Pemerintah Gandeng Ormas dan Institusi Pendidikan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 24/03/2021, 16:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyarankan pemerintah menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dan institusi pendidikan guna mencapai target vaksinasi ke seluruh rakyat Indonesia.

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk merespons laju penyuntikan atau vaksinasi per harinya yang masih berada di angka 100.000 sampai 500.000 orang per hari.

"Saya pikir, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengakselerasi vaksinasi. Misalnya, dengan melibatkan ormas dan institusi pendidikan," kata Netty kepada Kompas.com, Rabu (24/3/2021).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan ormas-ormas seperti ormas keagamaan, ormas kepemudaan, dan ormas lainnya untuk melakukan vaksinasi massal.

Ia menambahkan, ormas dapat dipilih karena memiliki jumlah massa yang terbilang cukup banyak. Hal ini diharapkan dapat semakin memudahkan pemerintah dalam mencapai target vaksinasi yang telah direncanakan.

Baca juga: Jubir Wapres: Pelibatan Berbagai Sektor yang Masih Kurang Jadi Kendala Percepatan Vaksinasi Covid-19

Sementara itu, ia mengingatkan, pemerintah agar tak lupa melibatkan institusi pendidikan dalam mencapai target vaksinasi.

"Kerja sama dengan institusi pendidikan dan lainnya yang dijadikan sentra vaksinasi dengan jangka waktu tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masalah laju penyuntikan vaksin Covid-19 bukan karena tempat pelaksanaan vaksinasi.

Akan tetapi, laju penyuntikan yang bermasalah justru terkait ketersediaan vaksin.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

"Banyak pertanyaan soal laju penyuntikan, laju penyuntikan ini masalahnya bukan di tempat penyuntikan, tapi di ketersediaan vaksinnya," kata Budi.

Budi menjelaskan, pada bulan Januari-Februari pihaknya memiliki 10.000.000 dosis vaksin Covid-19 sehingga penyuntikan baru bisa dilakukan 100.000 per hari.

Lalu, pada Maret-April terdapat 30.000.000 dosis vaksin Covid-19 sehingga laju penyuntikan meningkatkan mulai dari 100.000 sampai 500.000 per hari.

"Mei Juni 25 juta per bulan, jadi kita naikkan lagi ke 500.000-1.000.000 suntikan per hari, beratnya di Juli-Desember karena 75% dari vaksin kita baru akan datang di Juli dan Desember sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas vaksinasi," ujarnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com