Kompas.com - 25/02/2021, 21:18 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adityo Wicaksono mengatakan, proses vaksinasi Covid-19 masih mengalami tantangan besar.

Salah satu yang menjadi tantangan adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan soal keamanan data pribadi.

“Masih terdapat tantangan besar dalam proses vaksinasi ini ketika menghadapi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses kependudukan seperti NIK," ujar Adityo dalam diskusi virtual yang digelar Engage Media, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Mampang Prapatan, Ada Lansia yang Lupa Jadwal hingga Tak Lolos Skrining

"Ada terkait sistem satu data Covid-19 dan bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga keamanan data mengingat masih minimnya akuntabilitas pemerintah terkait jaminan keamanan data pribadi," lanjutnya.

Dia meminta agar ada jaminan perlindungan data pribadi warga terkait vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, Koordinator Jasa Telekomunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Gunawan Hutagalung mengatakan, pemerintah berupaya menjaga data warga terkait program vaksinasi Covid-19 ini. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gunawan menuturkan, sistem pendataan vaksinasi Covid-19 yang kini digunakan oleh pemerintah adalah satu data vaksinasi Covid-19 yang baru diluncurkan pada Januari 2021.

Sistem ini mengintegrasikan data dari P-Care, PeduliLindungi dan SMILE.

Sementara itu, sebagai upaya mitigasi terkait resiko pencurian data, pemerintah telah membentuk Computer Emergency Response Team di Kemenkominfo dengan dukungan dari PT Telkom Indonesia selaku pengembang dari aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: Tangsel Belum Mulai Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 meski Sudah Diimbau Dinkes Banten

"Secara garis besar pemerintah telah berupaya untuk mengelola dan menjaga keamanan data warga dalam sistem satu data vaksinasi Covid-19. Tetapi upaya ini masih banyak kekurangan khususnya dalam praktik di lapangan," tutur Gunawan.

"Proses pengelolaan data oleh pemerintah seharusnya dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel sebagai upaya pemenuhan hak digital milik warga," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X