Kompas.com - 25/02/2021, 21:18 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adityo Wicaksono mengatakan, proses vaksinasi Covid-19 masih mengalami tantangan besar.

Salah satu yang menjadi tantangan adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan soal keamanan data pribadi.

“Masih terdapat tantangan besar dalam proses vaksinasi ini ketika menghadapi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses kependudukan seperti NIK," ujar Adityo dalam diskusi virtual yang digelar Engage Media, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Mampang Prapatan, Ada Lansia yang Lupa Jadwal hingga Tak Lolos Skrining

"Ada terkait sistem satu data Covid-19 dan bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga keamanan data mengingat masih minimnya akuntabilitas pemerintah terkait jaminan keamanan data pribadi," lanjutnya.

Dia meminta agar ada jaminan perlindungan data pribadi warga terkait vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, Koordinator Jasa Telekomunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Gunawan Hutagalung mengatakan, pemerintah berupaya menjaga data warga terkait program vaksinasi Covid-19 ini. 

Gunawan menuturkan, sistem pendataan vaksinasi Covid-19 yang kini digunakan oleh pemerintah adalah satu data vaksinasi Covid-19 yang baru diluncurkan pada Januari 2021.

Sistem ini mengintegrasikan data dari P-Care, PeduliLindungi dan SMILE.

Sementara itu, sebagai upaya mitigasi terkait resiko pencurian data, pemerintah telah membentuk Computer Emergency Response Team di Kemenkominfo dengan dukungan dari PT Telkom Indonesia selaku pengembang dari aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: Tangsel Belum Mulai Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 meski Sudah Diimbau Dinkes Banten

"Secara garis besar pemerintah telah berupaya untuk mengelola dan menjaga keamanan data warga dalam sistem satu data vaksinasi Covid-19. Tetapi upaya ini masih banyak kekurangan khususnya dalam praktik di lapangan," tutur Gunawan.

"Proses pengelolaan data oleh pemerintah seharusnya dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel sebagai upaya pemenuhan hak digital milik warga," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X