Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Diminta Pertimbangkan Jumlah Vaksinator jika Ingin Gelar Vaksinasi Massal

Kompas.com - 05/02/2021, 08:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi secara massal merupakan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).

Jika pemda ingin menggelar vaksinasi massal, jumlah tenaga vaksinator harus menjadi pertimbangan.

"Pelaksanaan vaksinasi massal merupakan kebijakan dari Kemenkes yang dikoordinasikan dengan pemda," ujar Wiku, dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Covid-19 Tidak Akan Berhasil jika Tak Diimbangi Protokol Kesehatan

"Apabila daerah lain ingin melakukan vaksinasi massal, tentunya harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga vaksinator sehingga program serupa dapat berjalan efektif," lanjutnya.

Wiku menyebut pelaksanaan vaksinasi massal merupakan program yang positif.

Ia menilai program itu bisa meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam program vaksinasi nasional.

"Pelaksanaan program vaksinasi massal dapat menjadi salah satu cara dalam dorong para tenaga kesehatan untuk ikut berpartisi dalam produk vaksinasi ini," tambah Wiku.

Baca juga: 1.123.105 Kasus Covid-19, PPKM Belum Mampu Tekan Penularan Virus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal seperti yang digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, pada Kamis (4/2/2021) akan dilakukan lagi.

Menurutnya vaksinasi massal bisa mempercepat proses vaksinasi secara nasional.

"Nanti akan juga kita lakukan seperti yang hari ini dilakukan di Gelora Senayan (GBK) dalam jumlah yang massal sehingga mempercepat proses vaksinasi (secara nasional)," ujar Jokowi, dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Ia menuturkan, saat ini proses vaksinasi Covid-19 tahap pertama berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaannya masih digelar di rumah sakit dan puskesmas.

"(vaksinasi) Ya jalan dengan baik. Tapi memang masih dilakukan di RS, di puskesmas-puskesmas," tambahnya.

Baca juga: Satgas: PPKM Landaikan Kasus Harian Covid-19, tetapi Belum Cukup Turunkan Penularan

Pada Kamis, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal untuk para tenaga kesehatan, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jokowi mengatakan, vaksinasi massal bertujuan mempercepat pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan.

Dengan percepatan ini, diharapkan vaksinasi tahap berikutnya dapat segera berjalan.

Hingga saat ini, setidaknya ada 700.266 tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin Covid-19.

Angka tersebut baru sekitar 45 persen dari total tenaga kesehatan di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com