Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Kudeta di Demokrat, Moeldoko: Saya Orang Luar Enggak Punya Apa-apa

Kompas.com - 04/02/2021, 07:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah tudingan bahwa ia hendak mengudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia mengaku tak punya hak lantaran bukan bagian dari internal partai.

"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Nggak ada urusannya," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Marzuki Alie Tepis Isu Bakal Jadi Sekjen jika Moeldoko Pimpin Partai Demokrat

Moeldoko pun berandai-andai, seandainya punya pasukan bersenjata, ia tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY.

Sebab, kata dia, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (AD/ART).

"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi Ketua Umum Demokrat, emangnya gue bisa gitu todong-todong senjata untuk para DPC, DPD, ayo datang ke sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar dia.

Baca juga: Moeldoko Sebut Dirinya Tak Ambil Peran Aktif dalam Pertemuan dengan Kader Demokrat

Meski begitu, Moeldoko tak menampik beberapa kali bertemu dengan sejumlah kader. Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud.

Moeldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.

Kendati demikian, Moeldoko menegaskan, sama sekali ia tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Tak Hanya di Rumah, Moeldoko Akui Bertemu Sejumlah Kader Partai Demokrat di Tempat Lain

Ia bahkan mengultimatum pihak-pihak yang terlibat dalam tudingan ini untuk berhati-hati dan tidak melakukan fitnah.

"Jadi saya ingatkan, hati-hati, jangan memfitnah orang. Hati-hati saya ingatkan itu," kata Moeldoko.

"Di Demokrat ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," tuturnya.

Baca juga: Moeldoko: SBY Senior yang Saya Hormati

Adapun isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.

Baca juga: Dituding Hendak Kudeta AHY, Moeldoko: Ini Dagelan Saja

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya adalah Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com