Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum mampu menekan laju penularan Covid-19.

Menurut Netty, meski pemerintah mengatur pembatasan di perkantoran atau pusat perbelanjaan, tapi kerumunan massa masih terjadi banyak tempat.

"Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa protokol kesehatan," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Ia berpendapat, pemerintah perlu melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar secara total.

Netty menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini tidak kunjung membuahkan hasil dalam penanganan pandemi.

Baca juga: UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

"Perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB total," katanya.

Bertalian dengan itu, Netty meminta pemerintah terus meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan pengobatan (3T) serta memasifkan edukasi 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantititas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

"Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah. Saat ini sudah banyak RS rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan, sehingga pasien harus mengantri dan lambat ditangani," tegasnya.

Baca juga: Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Netty juga meminta pemerintah segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan juga perlu jadi perhatian.

"Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, pelindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," kata Netty.