Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII: Gus Yaqut Pantas Jadi Menteri Agama

Kompas.com - 22/12/2020, 19:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengucapkan selamat atas ditunjuknya Yaqut Cholil Quomas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama.

Ace mengatakan, Yaqut pantas menduduki posisi sebagai Menteri Agama. Ia pun berharap, Yaqut dapat menebarkan moderasi dalam beragama.

"Beliau (Gus Yaqut) pantas menduduki jabatan tersebut karena pandangan keagamaannya diharapkan menebarkan moderasi beragama," kata Ace saat dihubungi, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Menag Harap Forum Zakat Dunia Bantu Selesaikan Ketimpangan Antar-Negara Muslim

Ace mengaku sudah mengenal sosok Yaqut saat menjadi Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Ia mengatakan, Wakil Ketua Komisi II DPR itu berhasil mengelola organisasi yang konsisten merawat keberagamaan di Indonesia.

"GP Ansor selama ini telah menunjukkan pandangannya sebagai organisasi yang konsisten merawat beragamaan di Indonesia," ujar dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru.

Setidaknya, ada enam nama menteri yang baru. Salah satunya yakni Yaqut Cholil Quoumas.

Baca juga: Menag Doakan Ketum PBNU Said Aqil Siradj Lekas Sembuh dari Covid-19

Yaqut menggantikan posisi Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Yaqut merupakan tokoh muslim Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor.

"Yang keempat adalah Bapak Yaqut Cholil Qoumas beliau adalah tokoh muslim ketua PP GP Ansor dan dan akan diberikan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com