Menko PMK: Saya Jamin BPOM Profesional karena Menyangkut Hidup Mati Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya memastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) profesional dalam memproses uji klinis vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi gratis pemerintah.

Saat ini pemerintah masih menunggu persetujuan dari hasil uji klinis yang tengah dilakukan oleh BPOM.

“Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, jadi tentu tidak main-main sebab menyangkut hidup mati orang," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Sabtu (19/12/2020).

"Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi,” lanjutnya.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Covid-19 Gratis dan Tanpa Syarat

Muhadjir menekankan bahwa yang terpenting ialah BPOM harus dapat memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas dan apakah imunitas yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal virus SARS CoV-2 penyebab Covid-19.

Menurutnya, boleh jadi vaksin itu bisa membangkitkan imunitas tapi belum mampu menangkal viurus.

Dengan demikian, Muhadjir menegaskan bahwa peran BPOM sangat penting.

“Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif, apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi bola sebetulnya ada di tangan BPOM atau yang disebut dengan emergency use authorization,” tambah Muhadjir.

Sementara itu, Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, emergency use authorization berarti persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keefektivitasan.

Baca juga: Penjelasan BPOM soal Penerbitan Izin Edar Vaksin Sinovac

Hal ini juga berlaku untuk izin edar vaksin Covid-19.

“BPOM akan mengawal proses uji klinis untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. Setelah hasil uji klinik didapatkan lalu akan diuji lagi terkait kemanfaatan dan juga efek sampingnya sehingga mutu dari produk tersebut atau dalam hal ini vaksin Covid-19 benar-benar terjamin,” tutur Rizka.

Ia pun meyakinkan bahwa BPOM sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin penggunaan obat atau vaksin dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Selain itu, menurutnya dalam mengatasi pandemi Covid-19 saat ini juga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin.

“Enam jenis vaksin yang dapat digunakan sekarang ini semuanya bagus, seperti Pfizer itu efektivitasnya di atas 90 persen dan sudah digunakan oleh berbagai negara," kata Rizka

"Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin saja, bisa jadi nanti akan ada masuk jenis vaksin lain lagi,” ungkapnya.

Baca juga: Tidak Setiap Vaksin Cocok untuk Semua Orang, Berikut Saran Epidemiolog

Meskipun vaksin Covid-19 nantinya sudah mendapatkan izin dan siap digunakan bukan berarti masyarakat boleh abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021.

Ia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

"Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).