Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Listrik KPK Padam Saat Peringatan Hari Antikorupsi, Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jangan

Kompas.com - 16/12/2020, 11:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/12/2020).

Dalam acara tersebut, Jokowi menyampaikan sambutan dari Istana Negara, Jakarta Pusat.

Sementara, sejumlah pimpinan KPK dan para pejabat negara mengikuti acara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dipantau dari YouTube Sekretariat Presiden, acara dibuka dengan pidato Ketua KPK Firli Bahuri. Namun, belum sampai 10 menit Firli bicara, suasana tiba-tiba hening dan tak terdengar suara.

Baca juga: Peringatan Hari Antikorupsi, Ketua KPK: Perlu Kesadaran agar Korupsi Tak Lagi Dianggap Budaya

Tak lama, terdengar suara yang menyebutkan bahwa tengah terjadi gangguan sistem. Situasi pun kembali hening dan sesekali menampilkan visual peserta peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Sekitar 10 menit setelahnya, tampak Presiden Joko Widodo bersiap memberikan sambutan. Sementara, di Gedung Merah Putih KPK, Firli terlihat kembali duduk di kursinya.

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung bahwa terjadi pemadaman listrik di KPK. Ia pun meminta agar upaya pemberantasan korupsi tak ikut padam.

"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," kata Jokowi.

Baca juga: KPK Bantu Optimalisasi Aset Negara Senilai Rp 548,2 Triliun.

Jokowi mengatakan, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Ia ingin agar pendidikan antikorupsi diperluas untuk melahirkan generasi masa depan antikorupsi.

Tak hanya itu, kata Jokowi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga menjadi kunci utama.

Baca juga: Jokowi: Kinerja Pemberantasan Korupsi Tak Diukur dari Banyaknya Kasus

Oleh karenanya, semua lembaga pemerintah ia minta untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta melakukan penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," kata Jokowi.

"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com